Mangupura, baliwakenews.com
Teguran Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di Bali dinilai menjadi pemicu penting lahirnya aksi nyata dan pembenahan serius tata kelola lingkungan. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung, Puspa Negara, menegaskan bahwa teguran tersebut harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana.
Menurut Puspa Negara, persoalan sampah di Bali baik di darat maupun pesisir sudah terlalu lama menjadi pekerjaan rumah yang berulang setiap tahun. Karena itu, ia menilai pengelolaan sampah sudah seharusnya ditempatkan sebagai program superprioritas pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
“Presiden menegur karena peduli dan sayang Bali. Ini bukan kritik biasa, tapi peringatan agar kita benar-benar jengah dan bergerak dengan aksi nyata, berkelanjutan, dan terukur,” ujar Puspa Negara, Rabu (4/2/2026).
Isu sampah Bali kembali menjadi sorotan setelah Presiden menyinggung kondisi pantai yang dinilai belum bersih, sebuah ironi di tengah predikat World Best Destination 2026. Bahkan sebelumnya, biro perjalanan asal Amerika Serikat, Fodors, sempat menyebut Bali tidak layak dikunjungi pada 2025 akibat persoalan sampah, kemacetan, hingga menurunnya kualitas lingkungan.
Di sisi lain, data menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara justru meningkat sekitar 11 persen, dari 6,3 juta orang pada 2024 menjadi 7,05 juta orang pada 2025. Kondisi ini, menurut Puspa Negara, menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola destinasi, khususnya pengelolaan sampah.
“Kalau wisatawan naik tapi citra destinasi menurun, berarti ada yang salah. Salah satunya pengelolaan sampah yang belum tertangani optimal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap musim angin barat (west monsoon), ratusan ton sampah kiriman selalu menepi di pantai-pantai barat Bali. Kabupaten Badung dengan garis pantai sepanjang sekitar 82 kilometer, dari Labuan Sait Pecatu hingga Pantai Seseh, hampir setiap hari menerima kiriman kayu gelondongan, ranting, dan sampah plastik dalam jumlah besar.
Meski DLHK Badung telah mengerahkan petugas, alat berat, armada truk, serta melibatkan pedagang pantai, Balawista, pelaku usaha, dan masyarakat, volume sampah yang datang terus-menerus membuat penanganan belum maksimal.
“Pagi dibersihkan, siang datang lagi. Volumenya luar biasa besar, terutama Desember sampai Februari,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Puspa Negara mendorong pemanfaatan teknologi, seperti pemasangan penjaring sampah terapung di laut, penambahan alat pemisah sampah dan pasir, serta pembangunan TPST khusus sampah pesisir. Di kawasan Pantai Samigita saja, volume sampah saat puncak musim bisa mencapai 200 ton per hari.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, baik melalui sistem manajemen sampah terpadu, pembangunan infrastruktur, maupun penyediaan mesin pengolahan sampah modern dan ramah lingkungan.
Selain kebijakan, Puspa Negara menilai perubahan harus dimulai dari aksi di tingkat masyarakat. Selama lima tahun terakhir, ia bersama komunitas Bumi Kita Nuswantara, pengelola pantai, pedagang, dan pelaku usaha pariwisata secara konsisten menggelar aksi bersih Pantai Legian setiap Jumat pagi, tanpa instruksi resmi dari pihak mana pun.
“Kami ingin membangun kebiasaan dan kesadaran bersama. Pantai bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak,” katanya.
Terkait pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang, Puspa Negara berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan Bali.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan teguran Presiden sebagai momentum kolektif untuk berbenah, agar Bali tetap bersih, lestari, dan berdaya saing sebagai destinasi wisata dunia. BWN-04
