Mangupura, baliwakenews.com
Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Kamis (6/11). Sebanyak empat OPD yang diundang, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, I Made Sada, didampingi anggota dewan lainnya, dengan menghadirkan pimpinan OPD terkait beserta jajaran. Dalam paparannya, masing-masing OPD menyampaikan permohonan anggaran sementara: Dinas PUPR sekitar Rp3 triliun, Dinas Perkim Rp297 miliar, Dinas LHK Rp374 miliar, dan Dinas Kominfo Rp146 miliar. “Detail penganggaran akan kita bedah lebih lanjut, jadi untuk saat ini belum bisa disampaikan secara terperinci,” ujar Made Sada.
Komisi II menyoroti sejumlah isu krusial. Untuk Dinas PUPR, pembahasan mengarah pada proyek penanganan kemacetan dan estetika wilayah, termasuk rencana pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar Canggu. Dewan menekankan pentingnya penggunaan material berkualitas, terutama pada proyek trotoar dan fasilitas umum.
“Kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan. Jika material yang digunakan tidak sesuai standar, pembayarannya bisa dihentikan,” tegas Sada.
Sementara itu, Dinas Perkim mendapat sorotan terkait program bedah rumah yang belum mampu mengakomodasi seluruh permohonan warga. Dari 1.600 pengajuan, hanya 600 unit yang terverifikasi untuk direalisasikan tahun ini. Komisi II mengusulkan peningkatan anggaran bedah rumah yang saat ini senilai Rp30 juta untuk renovasi dan Rp50 juta untuk unit baru.
“Biaya bahan dan upah pekerja meningkat tiap tahun. Kami harap anggaran ini bisa ditinjau kembali supaya keluarga kurang mampu bisa terbantu secara layak,” ujarnya.
Dinas LHK juga menjadi perhatian dalam rapat ini, terutama terkait penanganan sampah. Meski Badung telah memiliki 41 TPS 3R, namun peningkatan fasilitas seperti insinerator dan TPST masih mendesak. Dewan juga meminta rencana penutupan TPA Suwung diundur, menunggu kesiapan fasilitas pengganti.
“Penutupan TPA Suwung mesti ditunda hingga ada solusi alternatif. Akan menjadi persoalan besar jika ditutup tanpa menyiapkan sarana pengolahan baru,” tegas Sada.
Sementara itu, untuk Dinas Kominfo, Komisi II mengapresiasi inovasi layanan publik seperti program Kontak Bupati dan pemasangan CCTV di seluruh wilayah Badung. Menurutnya, ini merupakan langkah baik dalam memperkuat keamanan dan pelayanan masyarakat.
“Saya pribadi mendukung program ini, terutama pemasangan CCTV dari utara hingga selatan. Ini penting untuk menjaga keamanan dan memberi kenyamanan bagi warga,” tandasnya. BWN-05
