Denpasar, baliwakenews.com
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat umum serta pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dan monitoring pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pengadaan barang atau jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menggelar seminar, Jumat 9 Agustus 2024 di Mercure Resort Sanur, Denpasar.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setiabudi Ariyanto mengatakan seminar merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) pada pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui katalog elektronik di kota Denpasar.
Dikatakan seluruh Kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah wajib membelanjakan APBN/APBD- nya untuk produk dalam negeri. “Khusus untuk UMKK pemerintah wajib membelanjakan minimal 40% dari APBN/APBD untuk produk UMKK. Jadi total APBN/APBD yang dibelanjakan melalui pengadaan itu tahun ini Rp 1.100 triliun. Saya agak prihatin karena target minimal 40% itu belum tercapai,” ungkapnya.
Hal tersebut dikatakan kabar baik bagi UMKK, karena ada peluang dari APBN/APBD sekitar Rp500 triliun. “Oleh karena itu kami mendorong pelaku UMKM untuk bisa mengakses ekatalog, karena pengalaman kita menangani krisis tahun 2018 dan Covid-19 ternyata yang menyelamatkan perekonomian kita itu ada dua yaitu produk dalam negeri dan UMKK. Jadi pelaku UMKK itu pahlawan nasional, yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita itu bukan konglomerat tapi ternyata UMKK,” tukasnya.
Pada 2021 pemerintah belanjakan Rp400 triliun untuk produk dalam negeri, data dari BPS ternyata berkontribusi penambahan pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7%, walaupun Covid-19 ternyata pertumbuhan ekonomi tidak minus. “Untuk mendorong program ini LKPP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku UMKK, untuk mesuk dalam ekatalog yang dirancang oleh pemerintah. Karena bila masuk ekatalog, pelaku UMKK tidak perlu ikut tender dan langsung bisa di klik seperti berbelanja di shopee atau Tokopedia dan belanja online lainnya,” ujarnya.
Kekhawatiran pelaku UMKK terkait prosedur yang ribet dibantah Setiabudi Ariyanto, dikatakan prosedur telah diperbaharui termasuk cara pembayaran harus di depan. “Jangan ngutang belanja di UMKK, apalagi 3 bulan baru bayar. Bisa bangkrut mereka,” tandasnya sambung mengatakan hal tersebut diatur dalam Perpres.
UMKK juga tidak harus mengantongi badan usaha, perorangan juga bisa yang penting memiliki NPWP dan NIB. “NPWP, NIB dan membuat akun ekatalog juga bisa dilakukan secara online di rumah tidak perlu datang ke kantor. Tapi saya ingatkan harganya harus wajar, mengambil keuntungan normal 15%, dan kualitas barang harus dijaga,” tandasnya.
Dikatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring, sehingga sosialisasi benar-benar membutuhkan hasil. Penyedia dalam ekatalog agar bertambahnya, minimal satu item ada 8 penyedia.
Anggota DPR RI Komisi XI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, yang turut hadir pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah pusat ingin menyampaikan informasi bagaimana bisa masuk dan berkompetisi dalam menawarkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan digunakan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota/ kabupaten, provinsi se-Indonesia.
“Karena masuk ke ekatalog sangat mudah dan gampang, sepanjang memiliki NPWP dan nomor induk berusaha. Itu yang paling penting karena kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya di sektor usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK),” ucapnya.
Hal tersebut untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha baru dan penggunaan produk-produk dalam negeri. “Karena kita yakin punya prinsip, bagaimana mendorong UMKK ini terus berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dana yang dianggarkan di APBD berputar di daerah. Harapan kami juga pemerintah kabupaten/ kota mendorong oleh bagaimana bisa menempatkan jasa-jasa UMKK ini untuk bisa masuk di ekatalog dan bersaing dengan produk dan kualitas yang terjaga,” tukasnya.
Ia juga menandaskan, bila sudah masuk ekatalog maka UMKK harus bersiap untuk memenuhi orderan. “Jangan menyerah kalau ada orderan dalam jumlah banyak. Kami juga mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk berinisiatif menggunakan pengusaha-pengusaha lokal, memberikan kesempatan untuk bisa masuk ekatalog dan juga bagaimana bisa ada kreatifitas pemerintah kabupaten/ kota membangun juga ekosistem yang ada di wilayahnya,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R Fendi Dharma Saputra, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Bali, Waskito Eko Nugroho, serta undangan lainnya. BWN-03
