Mangupura, baliwakenews.com
Ketua Komisi III, Wayan Sandra menerima jajaran Dekanat dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Kamis (11/7). Kunjungan dilakukan dalam rangka Universitas Wahid Hasyim akan menyelenggarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Dr. Mastur. SH, MH selaku ketua rombongan mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Badung yang sudah menerima dengan sangat baik dalam rangka kegiatan KKL ini. “Tadi kami sudah ke Kejati Bali setelah itu kami kesini ke DPRD Badung,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintahan Kabupaten Badung sangat menarik untuk dikunjungi. Sebab, Pemkab Badung terkenal dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling besar dari semua kabupaten/kota di Bali. “Tentunya ini tidak terlepas dari campur tangan anggota Dewannya dalam fungsi pengawasan dan budgeting. Oleh karena itu kami ingin tahu, yang selama ini hanya belajar teori, bagaimana pembuatan Perdanya karena Bali sangat menjunjung tinggi kearifan lokal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Badung,” terangnya.
Wayan Sandra Badung menjelaskan, Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan yakni Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Badung Selatan berada pada sektor pariwisata, Badung tengah ekonomi dan perkantoran sedangkan Badung utara bertumpu pada sektor pertanian.
“Pendapatan utama Badung itu dari sektor pariwisata, budaya yang kami junjung adalah keramah-tamahan dan toleransi penduduk. Apalagi kami 10 tahun ini memiliki Bupati yang sangat toleransi, bukan hanya Pura, Masjid dan Gereja pun diberi bantuan renovasi,” paparnya didampingi Kabag Hukum DPRD Badung, AA Raka Arnawa.
Terkait pendapatan daerah, Sandra mengungkapkan, pada tahun 2024 PAD Badung dirancang sebesar Rp 7,2 triliun lebih. Sedangkan, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Badung merancang APBD sebesar Rp 10,5 triliun lebih. Pihaknya menerangkan, sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Langkah-langkah yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti pajak PBB dan daerah pertanian gratis. Pendidikan gratis termasuk juga diberikan seragam dan laptop gratis untuk siswa SD. Biaya kesehatan masyarakat ditanggung penuh oleh Pemerintah. Langkah-langkah inilah yang dilakukan Pemkab Badung untuk mensejahterakan rakyatnya,” katanya politisi PDI Perjuangan ini.BWN-05
