Renon, baliwakenews.com
Era digital saat ini informasi dapat menyebar dengan cepat dan terkadang tak terkendali meski pun belum dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu peran serikat media siber sangat penting dalam mengkoordinasikan penyajian informasi yang akurat, berimbang dan beretika.
Demikian disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) I Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, di Kantor Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Jumat 25 Agustus 2023.
Koster mengapresiasi keberadaan media online di Bali, khususnya yang tergabung dalam SMSI Bali yang telah membantu mensosialisasikan program pembangunan. Dimana program pembangunan tersebut sebagai implementasi visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali daripada pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.
Apalagi Media online, sambung Koster, telah berkontribusi dalam upaya kebangkitan ekonomi Bali melalui promosi potensi ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan turut mensukseskan event-event internasional maupun nasional yang diselenggarakan di Bali.
“Saya sangat menyadari tanpa peran insan media online berbagai pencampaian pembangunan Bali tidak akan berada di titik sekarang ini,” tandas Gubernur Koster.
Musprov I SMSI Bali, mengusung tema ‘Meningkatkan Profesionalisme Media Online di Tengah Kompetisi Platform Digital’. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur mengajak media online untuk mengambil langkah dari upaya strategis dengan membangun profesionalisme ditengah berbagai isu penting yang mempengaruhi industri media online. Mulai dari etika jurnalisme khususnya yang berkaitan dengan jurnalisme digital, tantangan dan teknologi hingga peran media online dalam proses demokrasi dan pendidikan literasi media.
Sebagai salah satu asosiasi media yang berafiliasi dengan dewan pers, SMSI Bali memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyajikan informasi yang akurat, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi jurnalistik. Etika dan rasa tanggung jawab harus tetap menjadi pedoman dalam setiap langkah anggota SMSI Bali.
Koster juga menghimbau masyarakat, agar tetap waspada dengan kemajuan digital. Mengingat di era digital ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital, termasuk platform asing yang tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Dimana media-media tersebut, disinyalir cenderung mementingkan sisi komersial dan mengorbankan kualitas isi berita. ‘Kita juga masih mendapat ancaman berita bohong atau hoax, yang bukan saja mengancam progres pembangunan namun berpotensi menimbulkan disintegerasi bangsa,” tukasnya.
Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya untuk meminimalisir dampak dari berita bohong, salah satunya dengan melakukan literasi digital kepada generasi muda sebagai pengguna aktif media digital. Namun lebih penting bagi Gubernur, peran media dalam mengawal pemberitaan yang jernih, edukatif dan berkualitas.
Pelaksanaan Musprov I SMSI Provinsi Bali juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, Wakil Ketua Umum SMSI Pusat Yono Hartono, mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, serta Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja.
Wakil Ketua Umum SMSI Pusat, Yono Hartono berharap dengan diselenggarakannya Musprov I SMSI Bali, SMSI bisa eksis menjadi mitra Pemerintah dan masyarakat di Bali.
SMSI bisa menjalin komunikasi kepada semua kalangan dan bisa menjadi suatu kekuatan yang membangun kedaulatan marwah masyarakat Bali, sehingga SMSI menjadi ujung tombak media yang bisa memberikan suatu kontribusi yang positif untuk kemajuan, terutama pada tujuan wisata di Bali.
“SMSI yang merupakan lembaga organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan media telah berbadan hukum diminta untuk tidak takut apabila tidak terverifikasi oleh dewan pers, ” tandadnys
Verifikasi, sambungnya, adalah salah satu bentuk pembredelan, cuma caranya saja sistemik. Itu cara-cara membredel media di daerah-daerah. Apalagi Bali adalah daerah yang multikultural dimana disini sangat heterogen masyarakatnya, jadi kalau semua harus diatur, semua konten harus melapor ke dewan pers ini berbahaya.
Terkait rencana Pemerintah untuk memberlakukan Perpres mengenai Hak Penerbit (Publisher Rights), SMSI secara tegas menolak pasal 8 bab V terkait verifikasi. Yono Hartono meminta pasal verifikasi tersebut untuk dihapus, karena baginya bertentangan dengan kemerdekaan pers dan bertentangan dengan undang-undang Pers No. 40 tahun 1999.
“Semua pasal redaksional di perpres kami setuju, tapi satu kami minta pasal verifikasi dihapus karena itu bertentangan dengan kemerdekaan pers dan UU Pers nomor 40 tahun 99 dan itu juga melanggar semangat reformasi Indonesia,” pungkasnya.
Dalam Musprov I SMSI Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja yang akrab disapa Edo, secara aklamasi terpilih kembali menjadi Ketua SMSI Provinsi Bali.
Media online menurut Edo, harus bergerak sebagai satu kesatuan, jadi di SMSI ini kan satu kesatuan, maka akan bisa bergerak bersama untuk kesejahteraan bersama. “Ke depan ada banyak program yang sedang kami rancang nanti dalam waktu dekat kami akan rundingkan dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan yang pasti bahwa urusan SMSI adalah urusan mensejahterakan perusahaan media masing-masing tanpa meninggalkan etika tentu saja. Tetapi bahwa mensejahterakan itu harus bekerja dalam tim dalam kelompok sehingga kita mempunyai SMSI ini mempunyai arti, ” tandas Edo. BWN-03
