Mangupura, baliwakenews.com
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, Membuka Rapat Paripurna Kedua, Selasa 2 Agustus 2022, di ruang sidang Kertas Gosana DPRD Badung. Parwata memberi apresiasi kepada Bupati Badung yang telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
“Karena kalau ini tidak disampaikan maka kepentingan masyarakat tidak akan tercapai”, ucap Parwata usai Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Badung Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023; Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan; dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa.
Lebih lanjut Parwata memaparkan dalam bedahan yang disampaikan bupati mengenai PPAS ada keberanian pemerintah. “Yang saya lihat dimana pemerintah menganggarkan Rp3, 8 triliun belanjanya. Ini adalah suatu prestasi yang perlu saya apresiasi. Jadi mencapai prestasi dengan keberanian padahal kita baru pulih dari pandemi Covid-19,” tukas Parwata.
Yang ke dua, ia melihat keberanian pemerintah menganggarkan Pendapatan Asli Daerahnya Rp3,14 triliun. Hal tersebut dikatakan luar biasa. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan Bapak Bupati, ada beberapa hal yang menjadi prioritas yang akan di support dari pendapatan yang akan dicapai. “Yang pertama mengutamakan mandatori, programnya adalah 18% untuk kesehatan dan 20% untuk pendidikan. Itu semua sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan program Bandung Semesta Berencana, RPJMD Badung yang disampaikan Bupati dengan perubahannya masih konsisten untuk mendorong daripada sandang, pangan, papan dan tenaga kerja termasuk pariwisata dan kesehatan.
“Ini sudah didukung oleh anggaran tadi yang memang akan di suport untuk diprioritaskan. Dengan demikian harapan masyarakat terkait BPJS ketenagakerjaan kan perdanya sudah ada/ rumahnya sudah ada semoga apa yang diharapkan kesejahteraan masyarakat itu melalui konsep pembangunan Badung ini dan penganggarannya dapat tercapai dengan baik,” pungkas Parwata. *BWN-03
