Surabaya, baliwakenews.com
Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Badung mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kunker yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (7/2/2022) hingga Rabu (9/2/2022) tersebut bertujuan untuk mengetahui model kerja sama publikasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang lebih efektif.
Mengajak lima wartawan media online, Humas dan Protokol Setwan DPRD Kabupaten Badung mengunjungi DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. “Kami ingin mencari perbandingan bagaimana model kerja sama yang dilakukan DPRD Kota Surabaya, dengan media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan DPRD Kota Surabaya,” ucap Nyoman Yusentana, Pimpinan rombongan kunker.
Yusentana mengatakan ingin mendapatkan informasi mengenai advertising atau kerja sama dengan media pers sekaligus sharing terkait kerja sama DPRD dengan media.
Rombongan Humas dan Protokol Setwan DPRD Kabupaten Badung diterima Staf Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Bagus Purwo. Bagus Purwo mengatakan, mengenai advertising, diatur oleh kelompok kerja (pokja). Jadi Pokja tersebut lah yang direkomendasikan media – media yang dapat diajak kerjasama. “Biasanya ada beberapa media yang ditengarai bisa mempengaruhi publik. Pokja ini lah yang memberikan saran ke sekretariat dan siapa saja yang bisa diajak kerja sama,” kata Bagus Purwo.
Terkait jenis kerja sama dengan media, imbuh Bagus, berupa iklan-iklan ucapan serta advertorial. Advertorial yang dimunculkan tegasnya berita-berita terkait kegiatan Dewan terutama berita-berita ketika pimpinan DPRD melakukan publik hearing.
Hal senada disampaikan Protokol Setwan DPRD Kota Surabaya, Siti Khonifah. Ia mengatakan, untuk anggaran advertising/iklan pada media pers dialokasikan sekitar Rp19 miliar per tahun. Media pers yang bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya ada sekitar 36 media. “Untuk media pers tersebut ditentukan oleh Pokja. Mereka juga sudah ada tempatnya sendiri di DPRD Kota Surabaya,” katanya.
Siti memaparkan, Kota Surabaya tidak terlalu terpengaruh oleh Covid-19 seperti halnya Bali. Meski demikian diakui ada penurunan PAD. Dimana pada masa sebelum Covid-19, APBD Kota Surabaya menembus angka Rp 12 triliun. Tapi sejak Covid, APBD Surabaya menurun menjadi hanya Rp 10 triliun.
Pendapatan yang paling dominan berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR), pajak hiburan termasuk BPHTB dan pajak-pajak jasa lainnya.
“Akibat Covid pendapatan menurun sehingga APBD Surabaya pun menurun. Tapi hotel – hotel tetap melayani, karena pasarnya bukan tamu mancanegara seperti halnya Bali,” pungkasnya.*BWN-03
