Mangupura, baliwakenews.com
Pemberlakuan sistem antrean bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pelat nomor ganjil-genap mulai menunjukkan dampak di Kuta Selatan, Badung. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sebelumnya dipadati kendaraan kini terpantau lebih lengang sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 17 Oktober 2026.
Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat setelah beberapa hari harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Antrean yang sebelumnya meluber hingga badan jalan dan memicu kemacetan juga mulai berkurang.
Meski demikian, meredanya antrean belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepastian pasokan dan kemudahan memperoleh BBM masih menjadi harapan warga, termasuk evaluasi terhadap penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi.
“Lumayan tidak antre panjang lagi, cuma kurang tahu sampai kapan ini berlangsung,” ujar Putu Wahyu, warga yang mengaku sempat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM saat gangguan pasokan terjadi di sejumlah SPBU di Badung, khususnya Kuta Selatan.
Warga berharap kebijakan ganjil-genap tidak hanya mengurai antrean kendaraan, tetapi juga diikuti pemulihan distribusi BBM secara berkelanjutan. Terlebih, Kuta Selatan merupakan kawasan pariwisata yang memiliki mobilitas tinggi dan bergantung pada kelancaran transportasi.
Tokoh Kuta Selatan, Nyoman Suweta, menilai gangguan pasokan BBM telah menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, antrean panjang juga berpotensi memicu konflik antarwarga apabila pengaturan di lapangan tidak berjalan baik.
Ia menyoroti dugaan penyerobotan antrean yang disebutnya terjadi selama masyarakat berjuang mendapatkan BBM. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat agar tidak berkembang menjadi perselisihan. “Setiap hari ada saja warga yang antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM karena ada yang menyerobot dan tidak mau antre, sehingga terjadi percekcokan sesama warga, bahkan sampai perkelahian. Perkuat petugas keamanan ikut mengamankan dan mengatur lalu lintas karena kemacetan terjadi di mana-mana,” ungkapnya.
Menurut Suweta, petugas keamanan bersama pihak terkait perlu lebih aktif mengatur kendaraan di sekitar SPBU. Langkah tersebut penting untuk mencegah antrean kembali meluber ke jalan raya sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya melalui pengaturan kendaraan. Ketersediaan pasokan juga harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian saat hendak mengisi bahan bakar.
Barcode BBM Bersubsidi Ikut Disorot
Di tengah mulai terurainya antrean, Suweta turut meminta evaluasi terhadap penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi di Bali. Ia menilai mekanisme tersebut perlu ditinjau kembali apabila tidak diimbangi ketersediaan produk yang mencukupi di SPBU. “Pada intinya, rakyat membeli BBM, bukan meminta kepada pemerintah. Saya kira aturan barcode di Bali harus dihapuskan karena untuk mendapatkan BBM bersubsidi sudah tidak ada barangnya, seperti Pertalite,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat yang menginginkan akses BBM lebih mudah, terutama ketika pasokan sedang terganggu. Menurutnya, kebijakan pengaturan pembelian semestinya berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan.
Suweta juga mengingatkan bahwa kesulitan memperoleh BBM dapat menambah beban ekonomi masyarakat. Ia menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan, termasuk bahan pokok dan material bangunan, yang menurutnya telah terjadi beberapa kali. Apabila gangguan pasokan berlangsung berkepanjangan, masyarakat dikhawatirkan menghadapi beban tambahan akibat waktu yang terbuang untuk mengantre serta terganggunya mobilitas dan kegiatan usaha.
Karena itu, ia berharap pihak terkait segera memastikan distribusi kembali normal, memperkuat pengawasan di SPBU, serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memicu antrean panjang. Pantauan di sejumlah SPBU di Kuta Selatan menunjukkan antrean mulai berkurang setelah sistem ganjil-genap diberlakukan. Namun, masyarakat masih menunggu kepastian pemulihan pasokan agar kondisi tersebut tidak sekadar menjadi perbaikan sementara.
Bagi warga, keberhasilan penanganan krisis BBM bukan hanya ditandai dengan berkurangnya kendaraan yang mengantre, melainkan juga ketersediaan bahan bakar yang stabil, akses pembelian yang tertib, dan tidak terganggunya aktivitas masyarakat maupun perekonomian di kawasan pariwisata Kuta Selatan. BWN-04
