Golkar Bidik Uang Wisata Tabanan, e-Ticketing Tanah Lot-Jatiluwih Diminta Diperkuat

Iklan Home Page

Tabanan, Baliwakenews.com

Sektor pariwisata menjadi salah satu sasaran DPRD Tabanan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027. Fraksi Partai Golkar mendorong digitalisasi tiket di Tanah Lot, Jatiluwih dan objek wisata lainnya, sekaligus penerapan e-parking agar potensi penerimaan daerah lebih optimal.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos. memimpin Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Kamis (8/10/2026). Dalam rapat tersebut, persoalan peningkatan pendapatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran.

Baca Juga:  Pendapatan Tabanan 2027 Rp2,15 Triliun, Dana Transfer Lebih Besar dari PAD

Fraksi Golkar menilai masih terdapat ruang untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru, khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu aktivitas ekonomi penting di Tabanan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah optimalisasi e-ticketing pada objek wisata seperti Tanah Lot dan Jatiluwih. Sistem serupa juga didorong diterapkan pada kawasan wisata lainnya.

Selain tiket elektronik, Fraksi Golkar mengusulkan penerapan e-parking. Digitalisasi sistem parkir diharapkan dapat memperkuat pencatatan penerimaan dari aktivitas wisata sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Baca Juga:  DPRD Tabanan Awasi Ekspansi Canggu ke Kediri, Desa Kaba-Kaba Perketat Pendataan Villa dan WNA

Tak hanya sektor wisata, pajak makanan dan minuman di restoran serta rumah makan juga diminta dioptimalkan. Pemkab Tabanan juga didorong melakukan penagihan terhadap piutang pajak yang masih tertunggak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam rancangan APBD 2027, PAD Tabanan diproyeksikan Rp951,106 miliar lebih. Sementara pendapatan transfer masih menjadi komponen lebih besar dengan angka sekitar Rp1,199 triliun lebih dari total pendapatan Rp2,150 triliun lebih.

Baca Juga:  Wabup Suiasa Pimpin Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting

Fraksi Gerindra juga mendorong digitalisasi serta penertiban potensi kebocoran pendapatan. Namun, optimalisasi penerimaan diminta tetap dilakukan dengan mengembangkan ekonomi produktif dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

Usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah dalam tahapan selanjutnya sebelum Ranperda APBD 2027 ditetapkan. BWN-01

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan Galungan DPRD BadungIklan Galungan Pemkab BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR