Mangupura, baliwakenews.com
Dinilai tak mengakomodir putra daerah dalam proses perekrutan calon mahasiswa, membuat prajuru desa adat penyangga Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali geram. Sejumlah prajuru desa menyambangi kampus yang berlokasi di Jalan Dharma Wangsa, Kampial, Kuta Selatan, Badung, Senin (29/6).
Para tokoh dari tiga desa adat penyangga itu menilai pihak kampus tidak mengakomodir putra daerah. Khususnya, Desa Adat Kampial, Bualu dan Peminge. Bahkan, dalam pertemuan tersebut Bendesa Adat Peminge bersama beberapa prajurunya merasa tidak mendapatkan penjelasan dari pihak kampus hingga akhirnya mereka pergi sebelum acara selesai alias walk out.
Bendesa Adat Peminge Jro Mangku Made Warsa mengungkapkan, jika pihak kampus tidak menepati komitmen. Kampus Poltekpar tak mengakomodir mahasiswa dari masyarakat penyangga. Karena awalnya, Dirut Poltekpar diminta untuk bisa memfasilitasi rekrutmen mahasiswa yang berasal dari desa penyangga. “Kami sempat walk out. Tujuan kami adalah untuk memberikan waktu kepada pihak kampus agar berdiskusi secara internal. Kami menghormati birokrasi, tapi yang kami ingin dengar adalah jawaban pasti,” tegasnya.
Menurut Jro Mangku Made Warsa, 24 calon mahasiswa dari tiga desa adat penyangga tidak jelas apakah akan diterima atau tidak. Padahal jumlaj tersebut tergolong kecil dari kuota 600 mahasiswa yang akan direkrut. “Kami meminta agar SDM yang ada di desa adat penyangga jangan sampai dipinggirkan. Sebab selama ini pihak desa adat penyangga yang memberikan support penuh kepada sekolah, dari awal berdiri hingga saat ini,” bebernya.
Tidak diakomodirnya calon mahasiswa dari tiga desa adat penyangga juga membuat anggota DPRD Badung, Wayan Luwir Wiana buka suara. Bahkan dia ikut hadir dalam pertemuan tersebut. “Dari kuota 600 orang, masak untuk mengakomodir 24 orang saja tidak bisa. Apa tidak bisa ini dibijaksanai, karena mereka ini putra daerah. Kami harap ke-24 orang ini bisa diterima,” harapnya sembari menambahkan ke-24 orang anak tersebut sebelumnya telah mengikuti proses yang berlaku. Namun mereka dinyatakan tidak lolos setelah mengikuti seleksi online.
Sementara Direktur Poltekpar IB Putu Puja belum bisa diminta konfirmasi terkait pertemuan tersebut. Karena saat hendak dimintai komentarnya usai acara, ternyata belum bisa ditemui. Oleh salah seorang perwakilan kampus, dikatakan kalau sedang ada rapat urgen. BW-04
