Legian, baliwakenews.com
Praktisi sekaligus Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) Bali, Wayan Puspa Negara turut angkat bicara menyikapi fenomena banyaknya bule berulah belakangan ini. Pria asal Legian, Kuta ini mengaku tidak sependapat dengan wacana pemberlakukan pembatasan kuota wisman yang datang ke Bali.
Alasannya karena Bali masih dalam proses recovery pariwisata setelah dilanda Pandemi Covid-19 berkepanjangan. “Wacana pembatasan dengan kuota perlu mendapatkan pertimbangan matang, agar jangan sampai mencederai upaya pemulihan ekonomi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata,” tegasnya Minggu 14 Mei 2023.
Mantan anggota DPRD Badung ini justru menyarankan agar pemerintah lebih menekankan “law enforcement” (penegakan hukum) dalam menyikapi WNA nakal tersebut. Selain itu juga dengan menggencarkan edukasi kepada wisatawan yang baru atau hendak datang ke Bali. Caranya dengan meluncurkan Guide Book to Bali (panduan berwisata ke Bali yang santun) berbasis QR Code yang dapat diakses dengan mudah oleh wisman.
“Dengan begitu ketika mereka hendak ke Bali, para wisman ini dapat mempelajari hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat berlibur,” jelasnya sembari menambahkan langkah ini dapat dikerjasamakan dengan pihak maskapai, sehingga sebelum mereka landing di Bali mereka tahu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama di Bali.
Selain itu, tim pora yang di dalamnya terdapat berbagai unsur termasuk pihak Imigrasi sebagai frontliner juga harus lebih memperkuat pemantauan dan monitoring, serta melakukan evaluasi di lapangan. “Dibanding membatasi turis ke Bali, lebih baik kita mengedukasi. Sebab dari beberapa kasus, tidak sedikit wisman yang melanggar mengaku tidak tahu norma adat istiadat yang berlaku di Bali. Ini merupakan upaya pengendalian untuk meminimalisir efek nakal wisman,” sarannya.
Bukan itu saja saran Puspa Negara, dari sisi pengawasan agar lebih efektif disarankannya pemerintah juga perlu bekerjasama dengan Kepolisian untuk lebih memberdayakan Tourist Police (polisi pariwisata) dan honorary police (polisi kehormatan).
“Polisi kehormatan ini adalah memanfaatkan wisatawan asing dalam melakukan pemantauan di obyek wisata. Keberadaan hononary police itu dulunya pernah ada dari sejumlah negara dan bertugas memberikan imbauan serta arahan kepada wisatawan saat berkunjung ke obyek wisata,” ucapnya.
Sebab Honorary police memiliki culture yang sama dengan wisatawan yang datang.
“Ketika wisman diberi imbauan dengan cara dan bahasa yang dimiliki dari masing-masing personel, maka hal itu tentu akan lebih muda diterima,” ujarnya. BWN-04
