Renon, baliwakenews.com
Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja dengan BPN Badung, Kanwil BPN, BKAD Provinsi Bali, pihak GWK dan pihak Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Rabu 26 April 2023. Rapat itu untuk membahas sengketa lahan dan batas lahan GWK dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno.
Hasil dari pembahasan tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat damai berdasarkan data yang dipaparkan oleh pihak Kanwil BPN pusat.
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budi Utama mengatakan, persoalan ini muncul karena adanya salah data yang diberikan oleh pihak BPN terkait pengukuran lahan.
“Ini lah akibat dari informasi data yang kurang jelas. Untuk BPKAD, mohon dikoordinasikan jika ada surat hibah sewa menyewa aset. Kita harapkan bisa secara rutin melakukan koordinasi dengan Komisi I,” ujar Budi.
Lebih lanjut dikatakannya, dari keterangan pihak Kanwil BPN dan sesuai dari pemaparan patok, pihak Yayasan Kepustakaan Bung Karno tidak melakukan penyerobotan lahan hak guna bangun yang di miliki pihak GWK. “Jadi ke depan pihak GWK harus berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini, jagan main somasi saja,” ujarnya.
Sementara Kadek Suwandari, selaku perwakilan GWK mengatakan, persoalan ini muncul karena pihaknya menerima berita acara dari BPN Badung. “Saat pengukuran kedua terdapat overlap. Petugas ukur yang memberikan data resmi dari BPN. Dan dari penjelasan di rapat ini kami menerima itu adanya perbedaan persepsi data ini,” terangnya.
Pengurus Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Gus Marhaen mengatakan, dengan adanya kegaduhan ini, menyebabkan nama baik yayasan tercemar. “Lebih ekstrim lagi kami dikatakan menyerobot 20 are tanah. Kami meminta keadilan terkait pencemaran nama baik. Pihak GWK wajib hukumnya meminta maaf kepada pemerintah dan kami atas kegaduhan ini. Dalam kesempatan ini saya bersyukur dan berdoa agar masalah ini cepat selesai. Tapi, nama baik kami sangat hancur lebur. Tolong nama baik kami yang disebut penyerobotan diklarifikasi,” paparnya. BWN-05
RAPAT KERJA-Komisi I DPRD Provinsi Bali saat melakukan rapat kerja dengan Kanwil BPN, pihak GWK dan pihak Yayasan Kepustakaan Bung Karno. (DPRD Bali)
