Singaraja, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat reformasi birokrasi dengan mendorong tiga satuan kerja unggulan menuju Zona Integritas (ZI) dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tiga unit prioritas tersebut yakni BKPSDM, SMP Negeri 4 Singaraja, dan Puskesmas Buleleng III.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Tim Zona Integritas Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Setda, Senin (13/4/2026). Rakor dipimpin Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng, I Gusti Putu Ngurah Mastika.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemkab Buleleng. Selain menetapkan unit prioritas, evaluasi hasil pembangunan ZI tahun 2025 juga dibedah secara mendalam guna memastikan perbaikan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif, tetapi transformasi nyata dari cara kerja, pola pikir, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Mastika.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Buleleng membentuk Tim Zona Integritas yang bertugas melakukan pembinaan intensif, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap unit kerja yang diusulkan.
Tim ini diharapkan mampu memastikan setiap satuan kerja bergerak selaras menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Sejumlah strategi unggulan juga disiapkan, di antaranya:
Memperkuat komitmen dan budaya kerja berintegritas
Meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat dan transparan
Mendorong inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat
Mengoptimalkan komunikasi publik yang terbuka dan adaptif
Pembangunan Zona Integritas juga difokuskan pada sektor pelayanan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: Rumah sakit umum daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sektor pendidikan dan Ketenagakerjaan.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Buleleng dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
“Lebih dari sekadar target WBK, ini adalah komitmen menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dipercaya masyarakat,” pungkasnya. BWN-03
