Mangupura, baliwakenews.com
Ketua Pesemetonan Dukuh Kabupaten Badung, I Made Rai Wirata, SH., mengapresiasi Program dan Rekomendasi Lokasabha VIII PHDI Bali, 8 April 2022 lalu di Puspem Badung. Walaupun diakui tidak mudah memoderasi konflik. Gubernur Bali bersama Bupati dan Walikota se-Bali pun, mesti memberikan atensi, agar masalah ini jangan meningkat eskalasinya dan bisa merugikan kerukunan dan harmoni masyarakat di Bali.
Lebih lanjut dikatakan tidak mudah memoderasi konflik, apalagi ada tudingan bahwa PHDI berkhianat pada leluhur dan merusak Dresta Hindu di Bali, dikaitkan dengan isu tentang pengayoman Sampradaya Hare Krishna/ISKCON.
Rai Wirata mengapresiasi pernyataan Ketua PHDI Bali, Nyoman Kenak, betapapun kerasnya narasi menyerang PHDI, pengurus akan fokus menyelesaikan program, rekomendasi, termasuk isu tentang dresta Hindu di Bali. Namun, PHDI Pusat mesti memberikan dukungan yang memadai, agar PHDI Bali dan PHDI Kabupaten/Kota se-Bali yang sudah cukup solid, menjadi lebih mantap.
Lanjut Rai Wirata, selama ini mengamati, PHDI Bali dan jajarannya di Kabupaten/Kecamatan dan Desa-desa seluruh Bali, sangat intens dan konsisten mengajegkan tradisi dan kearifan lokal di Bali, sesuai dengan “desa, kala, patra dan tattwa’’. Bahwa ada polemik terkait pengayoman Hare Krishna/ISKCON, yang semula dituduh sebagai mengancam dan merusak dresta Bali, lalu merembet tuduhannya PHDI sebagai perusak dresta dan sarang sampradaya, Rai Wirata menilai isunya hanyalah narasi-narasi yang terus dipaksakan.
“Kami mendukung, pemangku kewenangan yang berwajib, jangan sampai membiarkan masalah ini menjadi bola salju yang terus bergulir dan bisa memicu ketegangan sosial di Bali. Gubernur, lembaga PAKEM, semestinya mulai mengambil inisiatif dan proaktif mencegah eskalasi ketegangan, mendorong ke arah solusi. Beliau-beliau disana mengemban tugas berdasarkan konstitusi dan undang-undang, jangan sampai terlambat mengemban amanat ini,’’ sambung Rai Wirata.
Namun, PHDI Pusat juga diharapkan proaktif dan intens berkomunikasi, baik dengan PHDI Bali maupun jajaran PAKEM di pusat, agar bisa dicegah eskalasi ketegangan yang bila dilihat dari awal tahun 2020 sampai sekarang, nampak meningkat. “Apalagi bila sampai dekat-dekat waktu pemilihan-pemilihan secara politik, potensi ditunggangi kepentingan politik dan politisi, harus dicegah,’’ katanya.
Ia tidak melihat adanya bukti, kalau pengurus-pengurus PHDI yang berasal dari beragam Pesemetonan di Bali ini, merusak dresta dan mengkhianati leluhur. “Terlalu berat membuat tuduhan berkhianat pada leluhur dan merusak dresta Bali, karena faktanya tidaklah seperti apa yang dituduhkan. Perjuangan dan kerja-kerja pengurus PHDI se-Bali di garis depan melayani kegiatan agama Hindu sesuai dresta Hindu di Bali sudah sangat banyak datanya,” pungkas Rai Wirata. *BWN-03
