Mangupura, baliwakenews.com
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, membuka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Sidang ke-3 tahun 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Kamis 14 Oktober 2021. Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara hybrid ini dengan agenda diantaranya Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, Ranperda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dan Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Selain itu kata Putu Parwata, Rapat juga membahas Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018- 2038, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. “Kita percepat semuanya, jangan sampai karena Covid -19 semua terhambat. Kita tetap tingkatkan kinerja kita, ” tandas Putu Parwata.
Seperti dicontohkan untuk pembahasan APBD sebenarnya final di akhir November, namun DPRD Badung sudah menuntaskan lebih awal. Hal ini dilakukan agar kedepan dapat lebih fokus menata dan memperbaiki apa yang patut di perbaiki di Badung, terutama dalam penanganan Covid-19. “Kita fokuskan pada perbaikan ekonomi, khusus pada pembukaan pariwisata dan beberapa hal agenda yang penting, ” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya mempercepat peraturan daerah terutama yang menyangkut masyarakat seperti masalah ijin bangunan gedung, masalah penanaman modal. ” Itu yang terpenting, karena kedepan kalau Badung pariwisata sudah berjalan baik, pertanian dalam arti luas, ekonomi, UMKM berjalan dan sektor- sektor lainnya bergerak ini akan bisa melampaui APBD, ” ungkapnya sembari mengatakan, syarat investasi APBD-nya surplus dan akan difokuskan untuk menangani investasi. Semua rancangan daerah tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat Badung. Karena dari pengalaman terjadinya Covid-19 ini. “Kita naikkan anggaran untuk kesehatan, yang sebelumnya 10 sekarang menjadi 20,2%, ” ucap Parwata.
Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Made Sunarta serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung, jajaran Forkopimda Kabupaten Badung, Wabup Suiasa, Sekda Adi Arnawa beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung dan para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung.
Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa rancangan APBD serta rancangan penjabaran APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 yang diajukan sudah menyesuaikan dengan ketentuan baru berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Struktur dan Nomenklatur Belanja Daerah yang Baru Terdiri dari Belanja Operasi, Belanja modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. “Perlu untuk diketahui bahwa hal-hal yang sudah dirancang dalam APBD serta Perubahan Penjabaran APBD, juga sudah diimplementasikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD sampai dengan penetapan APBD akan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta terkoneksi pula dengan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, konsistensi dalam setiap tahapan pembahasan menjadi syarat mutlak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Terkait dengan rancangan pendapatan dan belanja Pemkab Badung tahun anggaran 2022 dijabarkan Bupati Giri Prasta sebagai berikut, Pendapatan Daerah 2022 dirancang sebesar Rp. 2.900.345.173.494 (dua triliun sembilan ratus milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) turun sebesar Rp. 900.621.073.799 (sembilan ratus milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 23,69 % dari APBD Induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.800.966.247.293 (tiga triliun delapan ratus milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dan belanja daerah dirancang sebesar Rp. 2.900.345.173.494 (dua triliun sembilan ratus milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) turun sebesar Rp. 900.621.073.799 (sembilan ratus milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 23,69 % dari APBD Induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.800.966.247.293 (tiga triliun delapan ratus milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Sementara komposisi serta rancangan penjabaran APBD tahun anggaran 2021 disampaikan sebagai berikut, Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 66,59 % (enam puluh enam koma lima puluh sembilan persen). Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu Belanja operasi sebesar 82,74% (delapan puluh dua koma tujuh puluh empat persen), Belanja modal sebesar 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen), Belanja tidak terduga sebesar 6,27% (enam koma dua puluh tujuh persen), Belanja transfer sebesar 9,16% (sembilan koma enam belas persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,13% dari total belanja daerah. Dan Alokasi anggaran kesehatan sebesar 20,23% dari total belanja daerah.
“Dalam kesempatan ini saya berharap ada satu pembahasan yang detail, konstruktif terhadap dokumen penganggaran daerah, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,” pungkas Bupati Giri Prasta.*BWN-03
