Mangupura, Baliwakenews.com
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung mendalami capaian pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4), dengan menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai perlu mendapat penguatan pada 2026.
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung Sekretariat DPRD Badung itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua I I Made Suwardana, serta anggota I Nyoman Sudana, I Gede Suharja, dan I Wayan Joni Pargawa.
Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala OPD, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja AA Ngurah Rai Yuda Darma, Kepala Dinas Kesehatan dr. Made Padma Puspita, Kepala Dinas Sosial I Gde Eka Sudarwitha, serta Kepala Dinas P2KBP3A I Nyoman Gunarta.
Graha Wicaksana mengatakan, rapat tersebut menjadi forum evaluasi terhadap capaian program tahun 2025 sekaligus pendalaman rencana kerja OPD untuk penyusunan RAPBD 2026. Menurutnya, secara umum pelaksanaan program di lingkup Komisi IV berjalan sesuai target.
“Kami mendalami capaian tahun 2025 dan program kerja tahun 2026. Secara umum program-program yang dijalankan perangkat daerah sudah berjalan baik dan dieksekusi sesuai perencanaan,” ujarnya usai rapat.
Menurutnya, sektor yang menjadi mitra kerja Komisi IV memiliki peran strategis dalam menopang visi pembangunan daerah melalui konsep Sapta Kriya Adi Cipta, khususnya pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga ketenagakerjaan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan sosial hari raya, yang pada 2026 direncanakan mengalami peningkatan jumlah penerima.
“Jumlah penerima bantuan sosial hari raya direncanakan naik dari 98 ribu menjadi 104 ribu penerima. Ini dipengaruhi pertumbuhan penduduk, penambahan kepala keluarga baru, serta masih adanya warga yang sebelumnya belum terdata,” jelas politisi asal Kuta Selatan tersebut.
Di sektor pendidikan, Komisi IV juga menilai sejumlah program pendukung seperti les bahasa Inggris telah berjalan baik dan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badung.
Namun demikian, Komisi IV turut menyoroti masih belum tersedianya rumah singgah dan taman kreatif anak yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Badung.
Graha menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah agar pembangunan fasilitas tersebut diprioritaskan pada 2026.
“Badung masih perlu meningkatkan fasilitas yang ramah anak, termasuk taman kreatif dan rumah singgah. Ini penting agar indikator menuju Kabupaten Layak Anak bisa terpenuhi. Kami dorong supaya menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Komisi IV berharap hasil evaluasi LKPJ tersebut dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan anggaran 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan target pembangunan daerah. BWN-05
