Mangupura, Baliwakenews.com
Komisi I DPRD Badung mulai menguliti kinerja perangkat daerah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Dalam rapat kerja bersama sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (9/4), dewan menyoroti efektivitas serapan anggaran, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), hingga kesiapan menjaga stabilitas sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana II DPRD Badung dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, dan dihadiri anggota komisi di antaranya Putu Sika Adi Putra, Wayan Puspa Negara, Wayan Loka Astika, Putu Dendy Astra Wijaya, serta Made Rai Wirata.
Sebelas OPD yang mengikuti rapat meliputi BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, BPBD, Badan Pertanahan, Satpol PP Badung, Disdukcapil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dalam evaluasi awal, Komisi I menilai kinerja keuangan daerah menunjukkan tren positif. Rata-rata serapan anggaran OPD sepanjang 2025 berada pada kisaran 75 hingga 90 persen.
Menurut Lanang Umbara, capaian tersebut tergolong baik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan program daerah.
“Artinya tidak ada serapan yang gagal untuk kepentingan masyarakat. Program-program pelayanan publik tetap berjalan dan terealisasi,” tegasnya.
Meski demikian, dewan tetap memberi catatan agar OPD mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga capaian dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.
Sejumlah faktor disebut memengaruhi belum maksimalnya serapan anggaran. Mulai dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, banyaknya pegawai memasuki masa pensiun, hingga proses peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas pelaksanaan program di sejumlah OPD.
Karena itu, DPRD mendorong peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, termasuk kebutuhan kendaraan operasional seperti truk sampah dan armada patroli Satpol PP guna menjaga ketertiban wilayah.
Isu kekurangan SDM menjadi perhatian paling serius dalam rapat tersebut. DPRD menilai kebutuhan aparatur di Badung semakin kompleks seiring posisi daerah sebagai pusat pariwisata dan motor ekonomi Bali.
Komisi I meminta BKPSDM lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Badung memperoleh diskresi atau perlakuan khusus dalam pengangkatan pegawai.
“Kita menjaga pariwisata dan keamanan. Itu membutuhkan SDM yang cukup dan mumpuni,” ujar Lanang Umbara.
Selain SDM, Komisi I juga menyoroti kinerja BPBD Badung, khususnya terkait definisi bantuan bencana yang dinilai belum sepenuhnya mencakup kerugian masyarakat, termasuk sektor pertanian.
Di sisi lain, BPKAD didorong mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I, Wayan Puspa Negara, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung pemerintahan, termasuk ruang pertemuan di BKPSDM yang dinilai mendesak untuk segera dianggarkan.
“Fasilitas penerimaan tamu ini menyangkut harga diri Kabupaten Badung,” ujarnya.
Sementara itu, Made Rai Wirata menyatakan dukungan terhadap penguatan keamanan destinasi wisata melalui penambahan personel pengamanan.“Penambahan security pariwisata akan kami dukung,” tegasnya. BWN-05
