Mangupura,baliwakenews.com
Konstalasi politik di DPRD Badung semakin panas menjelang Pilkada Badung. Dalam rapat Paripurna di DPRD Badung Fraksi Golkar Kompak tidak hadir rapat pengambilan keputusan atas tiga Ranpeda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019, Kebijkan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, tetap berjalan, Jumat (7/8).
Dalam rapat tersebut dari 40 anggota dewan, 9 orang tidak hadir. Dimana 8 orang diantaranya anggota Fraksi Golkar dan satu anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. Untuk satu anggota fraksi PDI Perjuangan tidak hadir karena sakit.
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menanggapi dingin aksi ‘boikot’ yang dilakukan fraksi Golkar. “Berkenaan dengan ketidakhadiran fraksi Golkar hari ini bukan kewenangan Giri Prasta, rapat pengambilan keputusan ini adalah rapat dewan. Persoalan fraksi Golkar kami sepenuhnya serahkan kepada lembaga dewan,”kata Giri Prasta saat ditanya wartawan.
Lebih lanjut dikatakan, dirinya sangat paham dengan mekanisme di dewan. Dimana dalam rapat paripurna dan sidang-sidang wajib dihadiri 50 persen plus satu anggota, sedangkan dalam pengambilan keputusan harus 2/3 anggota hadir.“Nah, anggota DPRD Badung jumlahnya 40 orang, 2/3-nya kalau dibulatkan menjadi 27 orang. Sedangkan fraksi PDIP saja jumlahnya 28 orang, belum lagi fraksi Badung Gede. Demi masyarakat Badung tetap melaksanakan tugas, karena digaji maka bertanggungjawab. Ini bukan untuk kepentingan Giri Prasta, ini untuk kepentingan masyarakat Badung,”tegasnya.
Ketua DPC PDIP Badung ini melanjutkan, kalau fraksi PDIP melakukan hal yang sama. “Bila si A menjadi bupati, kita (fraksi PDIP) melakukan hal yang sama (boikot), tentu apa yang menjadi tujuan kita mewujudkan masyarakat Badung bahagia sejahtera tentu tidak bisa. Kepentingan politik pribadi golongan jangan diutamakan,”sindirnya.
Dia mengapresiasi sikap Gerindra, dan Demokrat yang tetap hadir melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan. “Coba lihat Gerindra dan Demokrat dalam fraksi Badung Gede tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung,”ucapnya.
Terakhir Bupati yang dipastikan maju sebagai calon petahanan pada Pilkada Badung Desember 2020 ini, sempat melontarkan sindiran. “Begini, ada tidak ada fraksi Golkar tetap jalan, dan masyarakat Kabupaten Badung bahagia kok,”katanya.
Sementara menurut Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, ketidakhadiran Fraksi Golkar merupakan hak yang bersangkutan. “Di dewan ini kan ada fraksi-fraksi. Kalau soal Fraksi Golkar, itu haknya mereka untuk melakukan keputusan dalam lembaga ini. Kami tidak mau intervensi. Tetapi sebagai pimpinan, saya selalu berkomunikasi kepada semua fraksi yang ada. Kita bangun demokrasi ini dengan baik dan komunikatif,” katanya.
Dihubungi secara terpisah Ketua DPD Golkar Badung, Wayan Suyasa mengatakan, sikap yang dilakukan Fraksi Golkar Badung tidak ada instruksi dari DPD Golkar, namun adalah kesepakan bersama dari fraksi Golkar di DPRD Badung. “Mari kita saling menghargai fungsi lembaga DPRD dan Eksekutif. Kami kritis melalui mekanisme pemandangan umum tidak diluar sistem. Baru fraksi besar dan sudah pasti kuorum, bukan berarti seenaknya, masukan itu perlu didengar demi kepentingan masyarakat Badung. Asumsi pendapatan 2021 yang masih begitu tinggi tidak sesuai realita kenyataan saat seperti sekarang, jika kami ikut mengesahkan, nanti kami juga ikut dibilang setuju apadahal menurut kami masih ada yang mesti diperbaiki,”ujarnya. BWN-05
