Denpasar, Baliwakenews.com
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menjadi perhatian bagi stabilitas ekonomi, terutama bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Bali. Meski demikian, kondisi inflasi saat ini masih dinilai relatif terkendali.
Pengamat ekonomi dari Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., MSi., saat diwawancarai, Selasa (10/3/2026) di kampus Unwar Denpasar, menyebutkan inflasi saat ini masih berada di kisaran tiga persen. Angka tersebut masih tergolong aman, meskipun mulai muncul tekanan dari kenaikan harga minyak dunia.
“Perang ini sementara belum berdampak signifikan. Dari sisi inflasi masih aman, sekitar tiga persen, walaupun mulai ada kenaikan akibat harga minyak dunia,” ujarnya.
Suyatna Yasa yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Operasional Unwar menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah sempat memicu gangguan pada jalur distribusi energi global. Kondisi ini berpotensi memengaruhi harga minyak di Indonesia, mengingat sebagian impor energi nasional masih berasal dari kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa sektor energi memiliki pengaruh besar terhadap inflasi nasional, terutama karena kaitannya dengan biaya transportasi.
“Transportasi itu kontribusinya sekitar 60 persen terhadap inflasi. Jadi ketika harga minyak naik, efeknya bisa langsung terasa,” jelasnya.
Di sisi lain, Suyatna Yasa mengingatkan potensi dampak yang lebih serius bagi Bali justru datang dari sektor pariwisata jika konflik Timur Tengah berlangsung dalam waktu lama.
Pasalnya, sekitar 26 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali berasal dari Eropa, dan sebagian besar perjalanan mereka transit melalui negara-negara di Timur Tengah seperti Abu Dhabi atau Qatar.
“Kalau konflik berlangsung lama, tentu bisa memengaruhi jalur penerbangan dan perjalanan wisatawan. Ini yang perlu diantisipasi,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera memperluas strategi promosi pariwisata ke pasar lain yang relatif tidak terdampak konflik, seperti India, Tiongkok, Rusia, serta negara-negara ASEAN.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif di sektor ekonomi, termasuk kemungkinan pemberian bantuan sosial apabila kondisi global memburuk dan berdampak pada daya beli masyarakat.
“Kalau situasi ini berkepanjangan, pemerintah harus siap dengan kebijakan perlindungan sosial. Bisa saja kelompok menengah turun kelas dan jumlah masyarakat rentan meningkat,” ujarnya.
Selain memperkuat jaring pengaman sosial, ia juga menilai penting bagi pemerintah mendorong penguatan ekonomi domestik, khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 287 juta jiwa, pasar domestik dinilai memiliki potensi besar untuk menjaga perputaran ekonomi jika pasar global mengalami gangguan.
“UMKM harus mulai melihat pasar dalam negeri sebagai peluang besar. Indonesia ini pasar yang sangat besar,” katanya.
Suyatna Yasa juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga sektor pertanian di Bali, terutama dengan menekan laju alih fungsi lahan produktif yang terus terjadi.
Menurutnya, meskipun sudah ada regulasi perlindungan lahan pertanian, implementasi di lapangan masih memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
“Perda tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan secara konsisten,” tegasnya.
Suyatna Yasa menilai menjaga keberlanjutan sektor pertanian sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan Bali, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia khawatir bila lahan pertanian terus menyusut dan produksi terganggu, itu bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan Bali.BWN-03
