Semarapura, Baliwakenews.com
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri 2026. Upaya ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung yang digelar di Kantor Bupati Klungkung, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Bupati Klungkung I Made Satria dan dihadiri Deputi Direktur BI Provinsi Bali Muhamad Shiroth, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati, Kepala BPS Kabupaten Klungkung A. A. Gd. Dirga Kardita, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah anggota TPID.
Dalam arahannya, Satria menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat HBKN.
Beberapa langkah strategis disiapkan pemerintah daerah, di antaranya penyelenggaraan pasar murah secara rutin dengan menggandeng pengusaha dan distributor, monitoring stok secara intensif untuk mencegah praktik penimbunan, serta memastikan kelancaran distribusi barang di pasar.
Selain itu, Pemkab Klungkung juga akan memberikan subsidi atau pembebasan biaya angkut komoditas pangan guna menekan disparitas harga di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan kerja sama pasokan dengan daerah lain serta mengembangkan Kecamatan Banjarangkan sebagai lumbung ketahanan pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Deputi Direktur BI Bali, Muhamad Shiroth menyoroti karakteristik Kabupaten Klungkung yang tidak termasuk daerah penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) serta memiliki keterbatasan lahan pertanian karena kondisi geografis.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Klungkung sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini juga berdampak pada disparitas harga di wilayah kepulauan akibat biaya logistik dan distribusi yang relatif tinggi.
Untuk itu, BI merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain optimalisasi operasi pasar dengan prinsip 3T yakni tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
Selain itu, BI juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah, termasuk pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pangan atau sinergi dengan Perumda pangan di daerah lain di Bali. Langkah lain yang dinilai penting adalah penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati melaporkan bahwa secara umum harga berbagai komoditas di Klungkung masih terkendali. Stok beras juga dipastikan dalam kondisi cukup dan terus diperkuat melalui percepatan pasokan dari Perum Bulog serta distributor menjelang HBKN.
Meski demikian, kenaikan harga secara terbatas terpantau pada komoditas cabai rawit dan daging ayam ras yang dipicu faktor cuaca, dinamika produksi, serta meningkatnya biaya pakan ternak.
Kepala BPS Klungkung, A. A. Gd. Dirga Kardita menambahkan bahwa faktor cuaca, meningkatnya permintaan dari sektor pariwisata, serta kunjungan wisatawan ke objek wisata seperti Nusa Penida turut memengaruhi dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Ia juga menyoroti bahwa 20 komoditas dalam keranjang IPH menyumbang sekitar 39,98 persen terhadap konsumsi makanan masyarakat Klungkung. Sementara konsumsi makanan olahan mencapai 23,87 persen, yang rentan terdampak jika harga bahan mentah mengalami kenaikan.
Melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, pengendalian harga pangan diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. BWN-03
