Denpasar, Baliwakenews.com
Provinsi Bali mencatat deflasi sebesar 0,51 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026, berbalik arah dibandingkan Juni yang masih mengalami inflasi 0,71 persen. Turunnya harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai dan bawang merah, menjadi faktor utama yang menekan inflasi di Pulau Dewata.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, inflasi tahunan (year on year/yoy) juga melandai dari 3,27 persen pada Juni menjadi 2,42 persen pada Juli 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan deflasi terjadi karena memasuki musim panen berbagai komoditas hortikultura, seperti bawang merah dan aneka cabai, baik di Bali maupun secara nasional.
“Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam ras dan buncis. Namun, laju deflasi masih tertahan oleh kenaikan harga bensin, beras, serta biaya pendidikan di sejumlah jenjang sekolah, ” ujarnya.
Secara wilayah, seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami deflasi. Kabupaten Buleleng mencatat deflasi terdalam sebesar 0,91 persen, disusul Badung 0,59 persen, Tabanan 0,56 persen, dan Kota Denpasar 0,30 persen.
Meski inflasi terkendali, BI mengingatkan masih ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai pada paruh kedua tahun ini. Di antaranya meningkatnya permintaan barang dan jasa selama musim liburan wisatawan mancanegara periode Juli–September, potensi El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian, hingga tingginya biaya angkutan barang global yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali akan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Langkah tersebut diwujudkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga secara berkala, hingga penguatan kerja sama antardaerah.
“BI optimis, dengan sinergi tersebut, inflasi Bali sepanjang 2026 akan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, ” pungkasnya. BWN-03
