Denpasar, Baliwakenews.com
Momen pelantikan Made Muliawan Arya alias De Gadjah sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026-2031 menjadi panggung komitmen bersama mempercepat kedaulatan pangan di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara terbuka meminta HKTI menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian hingga Bali tidak lagi bergantung pada impor komoditas pangan.
Pelantikan yang berlangsung di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026), dipimpin langsung Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Koster mengungkapkan bahwa secara umum produksi pangan Bali telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan sejumlah komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai sudah mengalami surplus.
Namun, satu pekerjaan rumah besar masih menjadi perhatian, yakni ketergantungan Bali terhadap impor bawang putih.
“Produksi pangan kita sudah cukup baik. Yang masih menjadi persoalan adalah bawang putih karena masyarakat lebih memilih produk impor yang harganya lebih murah,” ujar Koster.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong perluasan lahan tanam bawang putih di Kabupaten Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” tegasnya.
Menurut Koster, mewujudkan kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Bali. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus meningkatkan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian dari hulu hingga hilir.
Ia menyebut sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selain itu, Pemprov Bali juga terus mempercepat pengembangan pertanian organik. Saat ini sekitar 60 persen lahan sawah di Bali telah memiliki sertifikat organik sebagai implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
Menurutnya, sistem pertanian organik tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil panen petani, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Meningkatnya minat petani terhadap pertanian organik juga berdampak pada melonjaknya kebutuhan pupuk cair. Karena itu, Koster meminta dukungan pemerintah pusat untuk menambah kuota pupuk.
“Kami berharap mendapat tambahan kuota pupuk cair. Dulu sulit mengajak petani beralih ke organik, sekarang justru sangat antusias,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan HKTI harus menjadi jembatan antara pemerintah dan petani agar kesejahteraan petani semakin meningkat.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program pertanian yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali dan menyatakan siap mendukung kebutuhan daerah, termasuk penambahan kuota pupuk cair.
“HKTI harus mampu memperjuangkan kebutuhan petani. Jangan sampai ada petani yang hidupnya tidak sejahtera atau hasil panennya dibeli dengan harga rendah,” ujarnya.
Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat sektor pertanian.
Ia bahkan mengapresiasi dukungan Gubernur Koster sehingga proses pelantikan dapat terlaksana meski dengan waktu persiapan yang singkat.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” kata De Gadjah.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali, HKTI, dan pemerintah pusat diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Dewata. BWN-03
