Mangupura, baliwakenews.com
Praktik ilegal “titip sampah” di kawasan Pantai Kuta kini masuk fase penindakan. Tak lagi sekadar imbauan, pengelola bersama Desa Adat Kuta mulai memburu pelaku yang kedapatan membuang sampah secara sembunyi-sembunyi, dengan ancaman sanksi tegas hingga jutaan rupiah.
Tumpukan sampah di jalur pedestrian yang sebelumnya dianggap persoalan kebersihan biasa, kini dipastikan memiliki indikasi kuat sebagai kiriman dari luar kawasan. Sebarannya pun tidak acak, melainkan muncul di titik-titik strategis seperti sekitar coffee shop, skate park, hingga perbatasan Kuta–Legian.
Pengelola DTW Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa, menegaskan bahwa pola pembuangan ini menunjukkan adanya aktivitas terorganisir oleh oknum yang memanfaatkan celah pengawasan. “Ini bukan murni dari aktivitas pengunjung. Ada indikasi kuat dibuang dari luar, dan ini yang sedang kami kejar,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Untuk memutus praktik tersebut, pengawasan diperketat, terutama pada malam hingga dini hari yang selama ini menjadi waktu rawan. Pemasangan CCTV di titik-titik krusial mulai dijajaki, termasuk melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pengawasan kolektif.
Langkah ini diperkuat oleh Desa Adat Kuta yang kini mengambil sikap lebih keras. Bendesa Adat Kuta, I Komang Alit Ardana, memastikan bahwa sanksi berbasis pararem akan langsung diterapkan bagi pelanggar yang tertangkap tangan.
Tak hanya denda, pelaku juga akan dikenai hukuman sosial di lokasi kejadian. Mereka diwajibkan mengangkut kembali sampahnya serta membersihkan area yang tercemar. “Kami ingin ada efek jera. Pelanggar harus bertanggung jawab langsung, bukan sekadar bayar,” tegasnya.
Besaran sanksi pun tidak ringan, berkisar dari setara 10 hingga 100 kilogram beras premium. Jika dikonversi, pelanggar bisa menghadapi denda hingga jutaan rupiah, terutama untuk pelanggaran berat atau berulang.
Selama ini, pendekatan persuasif masih mendominasi. Namun meningkatnya praktik “titip sampah” membuat toleransi mulai ditinggalkan. Penegakan hukum adat kini menjadi ujung tombak untuk menjaga wajah pariwisata Kuta tetap bersih dan layak.
Di tengah upaya tersebut, keterbatasan armada pengangkut masih menjadi kendala. Pengelola saat ini hanya memiliki satu truk, yang dinilai tidak sebanding dengan volume sampah. Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian besar sampah berasal dari luar kawasan.
Dengan patroli intensif, rencana pemasangan CCTV, serta sanksi tegas yang siap dijatuhkan, perang terhadap praktik “titip sampah” kini memasuki babak baru. Pengelola pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.
Langkah ini menjadi sinyal jelas, Kuta tidak lagi memberi ruang bagi pelaku pembuangan sampah ilegal. BWN-04
. Tak lagi sekadar imbauan, pengelola bersama Desa Adat Kuta mulai memburu pelaku yang kedapatan membuang sampah secara sembunyi-sembunyi, dengan ancaman sanksi tegas hingga jutaan rupiah.
Tumpukan sampah di jalur pedestrian yang sebelumnya dianggap persoalan kebersihan biasa, kini dipastikan memiliki indikasi kuat sebagai kiriman dari luar kawasan. Sebarannya pun tidak acak, melainkan muncul di titik-titik strategis seperti sekitar coffee shop, skate park, hingga perbatasan Kuta–Legian.
Pengelola DTW Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa, menegaskan bahwa pola pembuangan ini menunjukkan adanya aktivitas terorganisir oleh oknum yang memanfaatkan celah pengawasan. “Ini bukan murni dari aktivitas pengunjung. Ada indikasi kuat dibuang dari luar, dan ini yang sedang kami kejar,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Untuk memutus praktik tersebut, pengawasan diperketat, terutama pada malam hingga dini hari yang selama ini menjadi waktu rawan. Pemasangan CCTV di titik-titik krusial mulai dijajaki, termasuk melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pengawasan kolektif.
Langkah ini diperkuat oleh Desa Adat Kuta yang kini mengambil sikap lebih keras. Bendesa Adat Kuta, I Komang Alit Ardana, memastikan bahwa sanksi berbasis pararem akan langsung diterapkan bagi pelanggar yang tertangkap tangan.
Tak hanya denda, pelaku juga akan dikenai hukuman sosial di lokasi kejadian. Mereka diwajibkan mengangkut kembali sampahnya serta membersihkan area yang tercemar. “Kami ingin ada efek jera. Pelanggar harus bertanggung jawab langsung, bukan sekadar bayar,” tegasnya.
Besaran sanksi pun tidak ringan, berkisar dari setara 10 hingga 100 kilogram beras premium. Jika dikonversi, pelanggar bisa menghadapi denda hingga jutaan rupiah, terutama untuk pelanggaran berat atau berulang.
Selama ini, pendekatan persuasif masih mendominasi. Namun meningkatnya praktik “titip sampah” membuat toleransi mulai ditinggalkan. Penegakan hukum adat kini menjadi ujung tombak untuk menjaga wajah pariwisata Kuta tetap bersih dan layak.
Di tengah upaya tersebut, keterbatasan armada pengangkut masih menjadi kendala. Pengelola saat ini hanya memiliki satu truk, yang dinilai tidak sebanding dengan volume sampah. Kondisi ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian besar sampah berasal dari luar kawasan.
Dengan patroli intensif, rencana pemasangan CCTV, serta sanksi tegas yang siap dijatuhkan, perang terhadap praktik “titip sampah” kini memasuki babak baru. Pengelola pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.
Langkah ini menjadi sinyal jelas, Kuta tidak lagi memberi ruang bagi pelaku pembuangan sampah ilegal. BWN-04
