Denpasar, Baliwakenews.com
Angka inflasi sering kali hanya dipandang sebagai deretan persentase dalam laporan statistik. Namun di balik inflasi Bali yang tercatat stabil di kisaran 2,91 persen, tersimpan cerita tentang keseimbangan ekonomi, peluang pertumbuhan, sekaligus risiko jangka panjang yang tak boleh diabaikan.
Angka tersebut sedikit lebih rendah dibanding inflasi nasional yang berada di level 2,92 persen. Secara teori ekonomi makro, kondisi ini dinilai ideal. Harga bergerak, tapi tidak melonjak. Produksi tetap hidup, daya beli masyarakat pun terjaga.
Pengamat ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si., menilai inflasi di bawah 3 persen merupakan titik keseimbangan terbaik bagi perekonomian daerah seperti Bali.
“Inflasi terlalu rendah juga tidak sehat, karena sektor produksi tidak bergairah. Harga stagnan, produsen menahan produksi. Sebaliknya, inflasi tinggi membuat masyarakat tertekan. Jadi di bawah 3 persen itu kondisi paling ideal,” ujarnya.
Di tengah inflasi yang terkendali, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sekitar 5,58 persen. Kombinasi ini menjadi modal kuat untuk mendorong pemulihan dan ekspansi ekonomi pascapandemi, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Namun bagi Suyatna, stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi belum tentu otomatis berujung pada kesejahteraan yang merata.
“Pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Kalau sama, ya ekonomi kita sebenarnya jalan di tempat,” katanya.
Di Bali, laju pertumbuhan penduduk relatif dapat ditekan. Kondisi ini disebut sebagai peluang emas. Jika pertumbuhan ekonomi terus dipacu dan hasilnya tersebar merata, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar angka di atas kertas.
Bansos, Daya Beli, dan Peran Pasokan
Menariknya, stabilitas inflasi Bali juga terjadi di tengah kebijakan bantuan sosial hari raya, khususnya di Kabupaten Badung. Secara teori, tambahan uang tunai di masyarakat berpotensi memicu inflasi karena meningkatkan permintaan.
“Bantuan sosial itu meningkatkan daya beli. Kalau barangnya tidak cukup, pasti harga naik,” jelas Suyatna.
Namun realitas di Badung menunjukkan hal berbeda. Inflasi tetap terkendali meski bansos digelontorkan. Artinya, menurut Suyatna, sisi pasokan barang dan jasa mampu mengimbangi lonjakan permintaan.
Inilah kunci utama pengendalian inflasi: keseimbangan antara uang yang beredar dan barang yang tersedia. Inflasi bisa muncul karena tarikan permintaan (demand pull inflation) atau dorongan biaya produksi (cost push inflation). Tanpa pasokan yang memadai, stabilitas harga hanya menjadi ilusi sementara.
Ancaman Musiman dan Tantangan Pangan
Di sisi lain, inflasi Bali masih menghadapi ancaman klasik yang berulang setiap tahun: lonjakan harga menjelang hari raya. Kenaikan harga cabai, bawang, daging, hingga tarif transportasi menjadi pola musiman yang sulit dihindari.
Menurut Suyatna, persoalan ini seharusnya bisa ditekan melalui perencanaan yang lebih matang.
“Kebutuhan hari raya itu bisa diprediksi. Pemerintah daerah harus memetakan kebutuhan sejak awal dan memastikan pasokan aman,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan pertanian berbasis teknologi agar produksi pangan tidak terlalu bergantung pada musim. Ketergantungan ini selama ini menjadi pemicu fluktuasi harga yang berujung pada inflasi.
Bagi Suyatna, inflasi bukan sekadar urusan angka statistik. Stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan adalah satu rangkaian yang saling terkait.
“Kalau inflasi stabil, ekonomi tumbuh, lingkungan terjaga, dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Itulah tujuan akhirnya,” pungkasnya. BWN-03
