Jimbaran, baliwakenews.com
Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama jajaran terkait di Kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (4/9), membahas langkah penanggulangan sekaligus mendorong pemerintah lebih serius menyiapkan anggaran pengelolaan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Wijaya, didampingi Ketua Komisi II I Mase Sada serta anggota, antara lain I Wayan Luwir Wiyana, I Made Sudira, dan Wayan Sukses. Hadir pula Sekretaris DLHK Badung, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, perbekel, lurah, pengelola TPS3R, hingga vendor pengangkut sampah.
Made Wijaya menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Masyarakat juga punya andil. Aspirasi ini sudah kita akomodir, sehingga penanganan dilakukan bersama-sama,” katanya.
Ia menyoroti kesenjangan anggaran antara desa dan kelurahan. Desa dinilai lebih leluasa karena mendapat pembagian PHR, sementara kelurahan masih kesulitan. “Kalau anggaran tidak serius disiapkan, banyak TPS3R dan TPST akan mangkrak. DPRD akan kawal agar ini jadi prioritas,” tegas Wijaya.
Ketua Komisi II, I Mase Sada, menambahkan beberapa kelurahan masih bergantung pada inisiatif desa adat. Ia mencontohkan TPS3R di Kelurahan Tanjung Benoa yang didanai desa adat. “Kalau tidak ada dukungan desa adat, dari mana mencari biaya?” ujarnya.
Sada juga mendorong pemerintah menyiapkan TPS3R baru di Kelurahan Benoa dan Jimbaran, lengkap dengan incinerator berbahan bakar biomassa. “Pemerintah harus bertanggung jawab maksimal, namun masyarakat juga wajib berperan,” tandasnya. BWN-05
