Renon, baliwakenews.com
Mengantisispasi berulangnya bencana banjir bandang, dibutuhkan dana penanggulangan bencana yang cukup besar, sehingga mengemuka berbagai masukan dari DPRD Provinsi Bali salah satunya adalah menggeser penambah anggaran turyapada tower dan PKB gunakan untuk penanggulangan bencana. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar DPRD Provinsi Bali bersama instansi terkait, di Gedung Dewa Renon Denpasar, Rabu 1 Oktober 2025.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya tersebut dinas terkait seperti Balai Wilayah Sungai ( BWS) Bali Penida, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, BPBD Provinsi Bali, PUPR dan dinas terkiat lainnya mengungkapkan penyebab banjir yang terjadi karena intensitas hujan yang tinggi dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS).
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Gede Teja mengatakan pada 10 September 2025 tersebut terjadi hujan ektra ekstrim yaitu 390 milimeter per hari, ini baru pertama terjadi. “Hujan Ektrim saja hanya 350 milimeter per hari, tapi hari itu 390 ,ini yang paling ekstrim. Ditambah dengan pasang air laut karena bertepatan dengan purnama.
Sementara Kepala BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro mengungkapkan banyaknya bangunan infrastruktur yang melintang sungai, menyebabkan terjadi sumbatan dan air meluber ke samping. Selain itu banyak bangunan yang melanggar sempadan sungai.
Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Made Rentin mengatakan perlu segera dilakukan normalisasi sedimentasi di aliran sungai dan reboisasi di sekitar sungai. Ini menjadi rencana jangka pendek untuk mencegah banjir pada bulan Oktober hingga Desember ini.
Yang menjadi sorotan dewan adalah belum adanya mitigasi bencana, dan peringatan dini terhadap terjadinya bencana banjir. “Early Worning Sistem ini sangat penting, untuk mencegah korban jiwa seperti kejadian sebelumnya. Setidaknya setiap 10 meter harus dipasang alarem, sehingga masyarakat bisa segera menyelamatkan diri,” ucap Ketua DPRD Bali.
Selain pengerukan sungai dari sedimentasi harus segera dilakukan. “ Yang penting action segera, jangan hanya rencana saja. Musim hujan sudah di depan mata, jangan sampai kita kecolongan lagi. Itu konyol namanya,” tandas Dewa Jack.
Wakil Ketua I DPRD Bali, Wayan Disel Astawa mengatakan harus segera dianggarkan untuk mengangkatan sedimentasi dan jangan saling menyalahkan.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Gede Harja Astawa yang menyoroti terkait anggaran. “Terkait anggaran Gerindra memiliki pandangan, menambah anggaran turyapada dan PKB tidka tepat, lebih baik anggaran gunakan untuk penanggulangan bencana. Daripada habis miliaran untuk bantuan bencana, kenapa tidak digunakan untuk pencegahan bencana dan perbaikan lingkungan,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa , menandaskan mitigasi bencana penting ke depan. “ Itu kelemahan kita. Selamat ini kita lemah pada investasi pariwisata dan lupa perencanaan mitigasi bencana,” tukasnya.
Sementara Ketua Komisi IV, Nyoman Suwirta menandaskan jangan sampai terjadi lagi karena selama ini lemah dalam membuat perencanaan. “Lakukan simulasi – simulasi kebencanaan dalam waktu dekat dan anggaran untuk normalisasi sungai, harus segera karena musim hujan sebentar lagi. Untuk jangka menengah perlu disiapkan master plan penanggulangan bencana,” ucapnya.
Sementar Ketua Komisi I, I Nyoman Budiutama menegaskan penegakan hukum harus dilakukan trehadap mereka yang melanggar. “ Karena terjadi banyak alih fungsi dan pelanggaran sempadan sungai, aturan harus ditegakkan!,” tandasnya.
Ketua Komisi II, Agung Bagus Pratiksa Linggih menyoroti kinerja Satpol PP yang tidak sigap menangani bangunan melanggar sempadan. “Rapot merah untuk Satpol-PP Provinsi Bali. Kinerjanya perlu dievaluasi,” tukasnya.
Usai rapat Dewa Jack kembali menegaskan untuk antisipasi jangka pendek harus segera dilakukan action pengerukan sedimentasi sungai dan memasang early morning sistem. “ Ini dua halyang harus segera dilaksanakan oleh dinas terkait, tidak boleh ditunda lagi,” pungkasnya. BWN-03
