Mangupura, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Badung tancap gas mempercepat digitalisasi layanan sosial. Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini menjadi kunci utama untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus menutup celah kebocoran data.
Langkah ini ditandai dengan aktivasi IKD dan sosialisasi piloting digitalisasi bansos yang digelar serentak di enam kecamatan, Selasa (5/5/2026).
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menegaskan bahwa Badung ditunjuk sebagai salah satu lokasi uji coba nasional dalam program digitalisasi perlindungan sosial.
“Ini bagian dari transformasi pelayanan berbasis digital, terutama untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ke depan, seluruh program bansos akan terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sistem ini memungkinkan data antarinstansi saling terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan penerima.
Program yang terintegrasi mencakup:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan pangan
BPJS Kesehatan
Program Indonesia Pintar
Bidikmisi
Dengan sistem ini, pemerintah dapat membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan menyeluruh.
Pemutakhiran data dilakukan melalui portal perlindungan sosial, baik secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan agen pendamping di lapangan.
Agen berasal dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, kepala lingkungan, hingga kepala dusun. Mereka bertugas membantu aktivasi IKD sekaligus memastikan data warga sesuai kondisi riil.
Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, mengungkapkan dari total 1.444 agen yang ditargetkan, baru sekitar 46 persen yang telah mengaktifkan IKD.
“Karena itu, kami lakukan aktivasi serentak di seluruh kecamatan agar proses ini bisa dipercepat,” jelasnya.
Untuk memudahkan proses, aktivasi IKD kini bisa dilakukan tidak hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga di kecamatan hingga desa yang telah dilengkapi operator.
Ke depan, IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga akan terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti:
*PLN
Samsat
Perbankan
BPJS
Integrasi ini memungkinkan pemerintah memetakan kondisi masyarakat secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial.
“Tujuan utamanya adalah menghindari kebocoran dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tegas Sudarwitha.
Dengan percepatan ini, Badung tak hanya mengejar digitalisasi, tetapi juga membangun sistem bansos yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan. BWN-03/Kominfo
