Denpasar, Baliwakenews.com
Wacana evaluasi dan pembatasan perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat Komunikasi Publik sekaligus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Oja, menilai kebijakan bebas visa seharusnya dilihat dari dampak ekonomi dan daya saing pariwisata secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi penerimaan biaya visa.
Pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang menyebut kebijakan bebas visa pada periode 2016 tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan devisa negara dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan, dinilai terlalu sempit jika hanya dilihat dari perspektif keimigrasian.
Menurut pria yang akrab disapa Edo, tujuan utama kebijakan bebas visa sejak awal bukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari pembayaran visa, melainkan memperbesar arus wisatawan mancanegara, memperpanjang lama tinggal wisatawan, meningkatkan pengeluaran selama berkunjung, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
“Jangan buru-buru menilai dari cara pandang keimigrasian saja. Lihat juga data peningkatan kunjungan wisatawan asing ketika kebijakan bebas visa diterapkan secara luas pada 2015 hingga 2016. Itu tidak boleh diabaikan,” ujar Edo di Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Edo itu menegaskan, data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah kebijakan bebas visa diberlakukan. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah kunjungan wisatawan asing bahkan menembus lebih dari 16 juta kunjungan pada 2019.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejak awal dirancang untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di tengah persaingan ketat dengan negara-negara tetangga yang juga memberikan kemudahan akses masuk bagi wisatawan internasional.
Edo menilai keberhasilan kebijakan pariwisata tidak bisa diukur hanya dari besarnya penerimaan biaya visa. Dampak ekonomi yang dihasilkan wisatawan selama berada di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pendapatan langsung dari pembayaran visa.
Belanja wisatawan di hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, UMKM hingga sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi daerah maupun nasional.
“Jika seorang wisatawan membayar visa Rp500 ribu tetapi kemudian batal datang karena prosedur dianggap rumit, negara justru berpotensi kehilangan jutaan rupiah dari belanja wisatawan tersebut selama berada di Indonesia,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara dengan industri pariwisata maju seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura yang telah lama memanfaatkan kebijakan bebas visa sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperkuat konektivitas internasional.
Menurut Edo, daya saing pariwisata modern tidak lagi hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga oleh tingkat keterbukaan suatu negara terhadap wisatawan internasional atau international openness.
Karena itu, Indonesia perlu lebih adaptif dan taktis dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
“Kalau ingin menjadi pemenang dalam persaingan global, kita tidak bisa hanya melihat persoalan visa semata. Keterbukaan terhadap dunia internasional juga menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing sebuah negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki banyak skema yang dapat diterapkan tanpa harus mengorbankan aspek keamanan negara.
Korea Selatan, misalnya, menerapkan fasilitas bebas visa untuk wisatawan yang datang dalam kelompok tertentu. China memberikan kemudahan bebas visa bagi wisatawan transit, sementara Vietnam menerapkan kebijakan serupa pada sejumlah destinasi prioritas.
“Artinya, ada banyak model dan skema bebas visa yang bisa diterapkan Indonesia. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat sasaran, bukan menutup peluang yang justru dapat memperkuat sektor pariwisata nasional,” pungkasnya.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kebijakan bebas visa dinilai tetap menjadi salah satu instrumen strategis untuk menjaga daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Tenggara. BWN-03
