Denpasar, Baliwakenews.com
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengapresiasi lonjakan kinerja digitalisasi Pemerintah Kota Denpasar yang berhasil membawa ibu kota Provinsi Bali itu masuk 10 besar Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Bali.
Capaian tersebut terungkap dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 yang digelar di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Rabu (24/6/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menyebutkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Denpasar meningkat dari 91,9 persen menjadi 94 persen pada Semester II 2025. Peningkatan itu sekaligus mendongkrak posisi Denpasar dari peringkat 19 menjadi peringkat 10 dalam ajang Championship TP2DD wilayah Jawa-Bali.
“Percepatan digitalisasi daerah perlu terus diperkuat, khususnya pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui perluasan kanal pembayaran digital,” ujarnya.
Menurut Ronald, Denpasar memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi Bali. Karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, mengungkapkan capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah kini telah menyentuh angka 95 persen.
Keberhasilan tersebut didukung sejumlah inovasi layanan digital seperti Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara non-tunai.
“Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah,” jelasnya.
Tak hanya membahas digitalisasi, BI juga menyoroti kondisi inflasi Kota Denpasar yang masih terkendali di level 3,19 persen secara tahunan pada Mei 2026. Namun sejumlah komoditas strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan daging babi tetap menjadi fokus pengawasan.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Denpasar juga meluncurkan Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar) sebagai upaya memperluas ekosistem ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Langkah tersebut semakin menegaskan komitmen Denpasar untuk menjadi daerah terdepan dalam digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintahan di Bali. BWN-03
