Singaraja, Baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperketat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyusul tingginya jumlah warga yang bekerja ke luar negeri dan maraknya dugaan praktik penipuan oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) ilegal.
Langkah itu ditandai dengan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali guna memperkuat pengawasan, edukasi, hingga perlindungan bagi calon PMI maupun PMI aktif asal Buleleng.
Kepala Disnakertrans ESDM Buleleng, Putu Arimbawa, mengungkapkan Buleleng saat ini menjadi daerah penyumbang PMI terbesar di Bali. Data tahun 2025 mencatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, jumlah PMI asal Buleleng mencapai 1.052 orang dari total 4.900 PMI Bali.
“Karena jumlahnya sangat besar, perlindungan PMI menjadi prioritas. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban penempatan ilegal maupun penipuan,” ujar Arimbawa, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, kerja sama dengan BP3MI Bali tidak hanya berfokus pada perlindungan PMI, tetapi juga menyasar pengawasan ketat terhadap LPK yang beroperasi di Buleleng. Pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi migrasi aman secara berkelanjutan hingga ke masyarakat desa.
“Kolaborasi ini penting agar PMI asal Buleleng benar-benar terjamin keamanan dan kenyamanannya saat bekerja di luar negeri,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Bali, Muhammad Iqbal, mengakui masih banyak ditemukan LPK “nakal” di Bali. Bahkan, BP3MI telah menerima sejumlah laporan dugaan penipuan terhadap calon PMI.
“Kami melihat Buleleng perlu menjadi prioritas perlindungan PMI karena jumlah pekerja migrannya sangat tinggi,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, sejumlah program nasional akan dikolaborasikan bersama Pemkab Buleleng, di antaranya Program Desa Migran Mas dan Kampanye Nasional Migrasi Aman. Edukasi mengenai perlindungan PMI juga akan terus disebarluaskan melalui berbagai media milik pemerintah daerah.
BP3MI juga mengingatkan calon PMI agar tidak mudah tergiur tawaran kerja instan dengan iming-iming biaya murah atau keberangkatan cepat.
Iqbal menekankan beberapa hal penting sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri, mulai dari kesiapan mental dan keterampilan, kemampuan bahasa negara tujuan, hingga memastikan agen penyalur memiliki legalitas resmi seperti SIP3MI dan SIP2MI.
“Waspadai janji keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar. Calon PMI harus lebih teliti agar tidak menjadi korban,” ujarnya.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna dalam memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan PMI asal Buleleng agar bekerja secara aman, legal, dan bermartabat. BWN-03
