Mangupura, baliwakenews.com
Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Jumat (13/6) di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi II, I Wayan Sada, didampingi anggota Komisi II, I Wayan Sudira dan Nyoman Artawa. Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, serta Tim Ahli DPRD Badung.
Usai rapat, Wayan Sada menegaskan pentingnya pengawalan terhadap anggaran dan program kerja pariwisata. “Pariwisata adalah tulang punggung PAD Badung yang mencapai Rp8 triliun. Maka harus dijaga, termasuk fasilitas penunjang seperti infrastruktur jalan yang kini banyak dikeluhkan karena kemacetan,” ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi kemacetan adalah pembukaan akses jalan baru, terutama di kawasan Kuta dan Canggu, dengan pembelian gang oleh pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya desain jalur satu arah untuk mengurai kemacetan, terutama di shortcut kawasan Berawa–Canggu.
Terkait isu kenakalan wisatawan mancanegara, khususnya warga negara asing (WNA) asal Australia, Wayan Sada mengusulkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Imigrasi. “Travel Warning dari Australia harus ditanggapi secara serius. Kami tidak ingin berwacana, tapi langsung bertindak dengan menjaga keamanan wisatawan dan memperbaiki pelayanan pariwisata,” tegasnya.
Ia mengungkapkan wacana kerja sama Polres Badung dengan Pemkab Badung dalam penggunaan CCTV berkualitas tinggi yang dapat merekam suara dan gambar untuk mengawasi aktivitas turis asing yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan pariwisata.
“Blacklist terhadap bule nakal harus berdasarkan kajian matang dari Imigrasi. Prosesnya tidak bisa sembarangan karena ini menyangkut hubungan antarnegara,” tambahnya.
Wayan Sada juga menekankan pentingnya kolaborasi sektor pariwisata dan pertanian. Menurutnya, pertanian tidak boleh terus-menerus dikorbankan untuk alih fungsi lahan. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar melihat pertanian sebagai sektor yang juga bisa mendatangkan keuntungan.
“Alih fungsi lahan harus ditekan. Pertanian bisa menjadi daya tarik wisata baru. Jangan biarkan generasi muda kita lebih memilih bekerja ke luar negeri jika potensi lokal bisa dikelola dengan baik,” tutupnya. BWN-05
