Mangupura, baliwakenews.com
DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Rencana KUPA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Rabu 9 Agustus 2023 di ruang sidang utama DPRD Badung. Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr. Drs. I Putu Parwata, MK., MM., menyoroti rendahnya anggaran penanganan bencana yang dirancang pemerintah.
Parwata menyampaikan apresiasi karena pemerintah merancang pendapat daerah mengalami peningkatan RP 1,3 triliun lebih dari APBD Induk Tahun Anggaran 2023,menjadi Rp7, 4 triliun lebih.
“Kami berikan apresiasi atas langkah – langkah berani dan asumsi – asumsi yang dilakukan pemerintah. Semoga ini akan menjadi hal yang positif bagi langkah pembangunan di Badung, dengan adanya peningkatan pendapatan ini,” ucap Parwata.
Meski demikian, Parwata mengatakan ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. “Dimana, kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana sedangkan anggaran yang dirancang masih sangat kecil. Masih ratusan juta, nah ini yang akan kita minta kepada pemerintah untuk dinaikkan,” tukasnya.
Selain itu, Parwata juga menyoroti ada anggaran yang sangat fantastis naiknya dari Rp 1,4 miliar menjadi Rp84 miliar yaitu anggaran permuseuman, padahal Kabupaten Badung belum memiliki museum di Dinas Perpustakaan.
“Ini yang akan kami diskusikan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kami punya pemikiran beberapa bulan ini Agustus, September, Oktober cuaca tidak bagus, banyak hujan. Diprediksi akan terjadi bencana yang tidak bisa dihindari, sehingga dana ini akan kita dorong kesana sehingga dengan demikian dana bencana itu akan bisa bertambah,” harapnya.
Dikatakan anggaran Rp 150 juta untuk kebencanaan, sangat tidak masuk akal. “Ini akan kami dorong agar bisa bertambah mungkin bisa menjadi Rp25 miliar, karena ini sangat urgent sekali menyangkut hajat hidup masyarakat kita yang ada di Badung ini,” tandas Parwata.
Lebih lanjut Parwata mengatakan nilai ideal untuk anggaran kebencanaan adalah Rp 24 miliar. Karena tidak tahu kapan akan terjadi bencana jadi harus siap siaga semua. “Jadi uangnya harus siap, SDM nya juga harus siap. Kita akan lakukan pembahasan dengan tim,” tukasnya.
Anggaran Rp150 juta dengan penduduk 512 ribu, dikatakan sangat kecil sekali dari persentase jumlah penduduk. “Kita harap bisa kita lakukan rasionalisasi dan kewajaran dalam penganggaran,” pungkas Parwata. BWN-03
