Mangupura, baliwakenews.com
Komisi I DPRD Badung, Jumat 22 oktober 2021 melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas program di tahun 2022. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Made Ponda Wirawan tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Ketua II, Wayan Sugita Putra, anggota Komisi II yakni , I Wayan Edi Sanjaya, I Wayan Loka Astika dan Sekretaris Komisi I, I Gusti Ngurah Sudiarsa,Yayuk Agustinlessy. Ada berbagai bahasan yang dilakukan, dari masukan organisasi perangkat daerah mengenai anggaran yang dikelola dan pengajuan program di tahun 2022 mendatang.
Made Ponda Wirawan menjelaskan, ada agenda yang cukup penting di tahun 2022 mendatang yakni hajatan demokrasi tingkat desa. Ada sekitar 9 Desa yang melakukan pemilihan di tahun 2022 mendatang,hal ini mesti disikapi agar nantinya tidak menimbulkan kekisruhan bahkan gugatan. “Kami tidak mau lagi ada sengketa dalam pelaksanaan Pilkades mendatang . Sudah cukup Pilkades tahun ini kita jadikan pengalaman. Kita harapkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan persiapan lebih baik lagi, agar pengalam buruk yang lalu tidak berulang,’’ujarnya.
Menyikapi arahan Dewan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa mengatakan, terkait pilkades yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang, pihaknya juga akan melakukan persiapan agar tidak lagi terjadi masalah, bahkan hingga menjadi gugatan kedepannya.”kami akan persiapkan dengan matang dan akan berkoordinasi dengan pimpinan dan lembaga dewan agar tidak lagi terulang kembali masalah pilkades seperti tahun ini,”ungkapnya.
Selain masalah Pilkades, rapat tersebut juga membahas penambahan pos pemadam kebakaran di kawasan cemagi hingga canggu. Anggota Komisi II, I Wayan Edi Sanjaya mengungkapkan, di kawasan Munggu, cemagi dan pererenan ada lahan Pemerintah Provinsi Bali yang bisa dimohonkan untuk pembangunan pos Damkar Kami mohon pemerintah kabupaten badung melakukan kajian pembangunan pos Damkar maupun pos terpadu tersebut di tahun 2022 . “Kawasan cemagi, munggu hingga pererenan belum ada pos Damkar sehingga kalau ada kebakaran mobil damkar cukup jauh dan kawasan tersebut merupakan kawasan rawan. Jadi kita perlu satu lagi pos terpadu dibangun di kawasan tersebut,”paparnya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Badung, I Wayan Wirya juga mengakui perlu adanya tambahan pos terpadu di kawasan tersebut. “merujuk aturan kawasan tersebut diibaratkan sinya disana (Cemagi-pererenan) merupakan kawasan blank spot, melebihi 7,5 km dari pos ke pos sehingga perlu dibangun satu lagi pos untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dan di sana memang ada lahan pemerintah yang bisa dimohonkan untuk dibanguan pos terpadu nantinya jika anggaran memungkinkan,”terang mantan Camat Kuta Utara tersebut. BWN-05
