Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menjadi warga pertama di Bali yang mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Momentum tersebut sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah selama satu dekade ke depan.
Pendataan dilakukan langsung di Jayasabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), disertai pemasangan tanda Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas BPS yang disaksikan Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.
Koster menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat dalam memberikan data. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Bali yang saat ini sedang memperkuat transformasi ekonomi berbasis kearifan lokal.
“Saya sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan baik, jujur, dan benar. Data yang dihasilkan harus akurat agar bisa menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dan terutama Bali,” ujar Koster.
Ia mengajak seluruh krama Bali, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, koperasi hingga pelaku usaha besar untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data sesuai fakta. Data yang akurat akan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi Bali dan Indonesia,” katanya.
Bagi Koster, Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis lebih dari sekadar pengumpulan data statistik. Ia menyebut sensus ini sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi visi Ekonomi Kerthi Bali telah memberikan dampak terhadap struktur ekonomi daerah.
Menurutnya, Bali saat ini tengah mengembangkan enam sektor unggulan, yakni pertanian, kelautan dan perikanan, industri, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya.
“Kalau instrumen sensus bisa menangkap perkembangan sektor-sektor tersebut, kita akan melihat secara jelas kondisi sebelum dan sesudah implementasi Ekonomi Kerthi Bali. Ini penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan,” tegasnya.
Koster juga berharap BPS dapat mengembangkan instrumen pendataan yang lebih spesifik terhadap karakteristik Bali, mengingat lebih dari 65 persen ekonomi Pulau Dewata masih ditopang sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan rasa syukur karena Gubernur Bali menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali.
“Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas sensus,” ujarnya.
Agus menjelaskan, Sensus Ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali bertujuan memotret struktur dan peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Data tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan strategi ekonomi nasional.
Di Bali, BPS menerjunkan sekitar 3.200 petugas sensus yang berasal dari unsur desa, mahasiswa, dan tenaga lapangan lainnya. Mereka akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah maupun ke unit-unit usaha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Selain rumah tangga, sasaran utama sensus kali ini adalah lebih dari 640 ribu pelaku usaha di Bali yang bergerak di berbagai sektor ekonomi.
“Hasil sensus akan diolah secara nasional dan diperkirakan dapat dirilis sekitar satu tahun setelah proses pendataan selesai,” jelas Agus.
Dengan posisi Bali sebagai salah satu daerah tujuan investasi dan pariwisata dunia, hasil Sensus Ekonomi 2026 diyakini akan menjadi referensi penting bagi pemerintah, investor, dan pelaku bisnis dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata di masa depan. BWN-03
