Tanggulangin Persoalan Sampah di Sidakarya, FH Unwar Gelar PKM

PKM-Tim PKM FH Unwar saat penyuluhan (dari kiri ke kanan) Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,M.Hum., I Nyoman Sutama, SH.,MH., I Wayan Arthanaya, SH., MH

Denpasar, baliwakenews.com

Saat ini sampah menjadi persoalan yang semakin komplek, karena penduduk semakin padat. Sementara rumah di perkotaan khususnya di Banjar Sari Desa Sidakarya, menurut Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, tidak lagi mempunyai “tebe” yang dapat digunakan sebagai pembuangan dan pemrosesan sampah, sehingga seluruh sampah terkumpul di TPS dan TPA semakin menggunung.

Persoalan sampah ini, dikatakan Bagus Suryawan, tidak bisa dihindarkan walaupun sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah diberlakukan. “Melihat ini kami ingin mendorong dan membangkitkan peran ibu rumah tangga (PKK) khususnya di Banjar Sari Desa Sidakarya agar sampah dipilah mulai dari rumah tangga. Jika hal ini berjalan dengan baik maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan,” paparnya Selasa (27/10) di kampus Unwar.

Untuk itu melalui program kemitraan masyarakat (PKM) pihaknya melaksanakan penyuluhan dan pendampingan sehingga ibu rumah tangga (PKK) berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah, khususnya pemilahan sampah dimulai dari hulunya yaitu rumah tangga. “Bila ini sudah berjalan maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan,” tukasnya.

Dikatakan, Pemerintah Kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati oleh masyarakat. Pemerintah di dalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum.

“Salah satu bentuk usaha Pemerintah Kota Denpasar di bidang hukum yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 5 peraturan walikota Denpasar No. 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dinyatakan bahwa penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern. Jadi dalam PERWALI tersebut hanya mengatur penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan hanya dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern,” ungkapnya. Sementara sumber sampah lain seperti pasar tradisional dan rumah tangga tidak diatur dalam PERWALI tersebut. Karena itu PKK akan difokuskan pada pengelolaan sampah pada rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Bali tertanggal 7 Februari 2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61% pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari. Bahkan berdasar hasil kegiatan clean up one voice one island yang melibatkan 13.000 orang di Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2019, jumlah sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi : kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16%), kantong belanja (15%), sedotan (12%), dan lain-lain utamanya Styrofoam (7%), sebagaimana dipaparkan Ujang Solihin Sidik, Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 KLH.

Berdasarkan kondisi volume timbulan sampah plastik yang sangat besar di Provinsi Bali maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengelolan sampah secara terpadu dan komperhensif yang berarti bahwa dalam pengelolaan sampah bukan lagi bertumpu pada pendekatan akhir tetapi diganti dengan pendekatan komperhensif dari hulu ke hilir.

“Artinya dari sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam ketentuan substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah yaitu pada pasal 19 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,” terangnya.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan bahwa tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).

Lebih lanjut Bagus Suryawan mengatakan, dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa  lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tujuan dari diterapkannya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah adalah untuk mencegah dan membatasi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, optimasi pemanfaatan sampah mengurangi sampah yang ditimbun di TPA, khususnya jenis sampah plastik oleh karena ketidaksesuaian penggunaan plastik mengakibatkan berbagai macam penyakit selain itu juga plastik sangat sulit diuraikan oleh mikro organisme.

Produk hukum lainnya adalah Penetapan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tatacara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah. Peraturan walikota Denpasar Nomor. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong  Plastik dan Instruksi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank-Bank Sampah dan Pembangunan Replika Pelayanan Bank Sampah Berbasis Web.

Ditegaskan ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat strategis dalam pemilahan sampah organik dan non organik sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di TPSS dan TPA. Untuk mewujudkan hal tersebut program kemitraan masyarakat Universitas Warmadewa telah melakukan pendampingan dan penyuluhan agar lebih memahami kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah di kota Denpasar dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik. Pengelolaan sampah yang baik akan berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan dan juga peningkatan daya dari wisata.

“Untuk menampung sampah non organik (plastik, kaca, dll) perlu dibentuk bank sampah atas inisiatif pejabat terkait dan bila perlu pengolahan sampah non organik  kedepan perlu diwujudkan untuk menciptakan desa yang bersih dan kota yang bersih. Tahun depan kami akan coba usulkan PKM Br Sari dengan tema Pembuatan Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah di Desa Sidakarya, agar memiliki kekuatan mengikat warga dalam pengolahan sampah di tingkat desa,” pungkas Bagus Suryawan.*BWN-03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: