PHDI Bali Sudah Bawa Laporan HK Sebelum Tenggat 14 Hari MDA Kabupaten/Kota se-Bali Minta Krama Tenang

Ketua dan Sekretaris Tim Komunikasi, Mediasi dan Advokasi PHDI Bali untuk polemik HK, Dr. Gede Rudia Adiputra, S.Ag, M.Ag dan Made Arka, SPd.MPd,

Denpasar, baliwakenews.com

PDAM

Munculnya pernyataan sejumlah orang yang mengklaim mendapat dukungan desa adat se-Bali untuk melakukan demo berjilid-jilid ke PHDI Bali, bilamana lembaga umat Hindu ini dinilai lamban memutuskan status Hare Krisna (HK) yang dituntut dibubarkan, dilepaskan dari PHDI, dilepaskan dari pengayoman PHDI, bahkan diusir dari bumi Nusantara, menimbulkan keprihatinan. Setelah demo tanggal 3 Agustus, disebutkan masih akan ada demo lanjutan sampai HK lenyap dari Bali dan Nusantara, dengan menuding PHDI Bali tidak memenuhi tenggat waktu kerja 14 hari sejak 22 Juli 2020.

Ketua dan Sekretaris Tim Komunikasi, Mediasi dan Advokasi PHDI Bali untuk polemik HK, Dr. Gede Rudia Adiputra, S.Ag, M.Ag dan Made Arka, SPd.MPd, mempersilakan memberikan masukan dan menilai tidak tepat menuding PHDI Bali tidak bersikap soal HK.

Unwar

‘’Kami tegaskan, 22 Juli 2020 komitmen PHDI Bali di hadapan pentolan organisasi yang kami terima dialog adalah, 2 minggu hasil kerja Tim sudah selesai untuk dibawa ke PHDI Pusat sebagai pemutus. PHDI Bali tak berwenang memutuskan. Tapi, kita sudah memutuskan sebatas yang menjadi kewenangan PHDI Bali dan Tim Kerja, ‘’ kata Gede Rudia, misalnya larangan HK untuk melakukan kegiatan ‘’outdoor’’ seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Di media sosial ada pernyataan akun yang mendiskreditkan PHDI, ajakan mendemo sampai ajakan menduduki kantor PHDI Bali, mengganti pengurusnya dan rekrut pengurus baru. Atau membentuk PHDI baru yang lebih reformis.

‘’Walau belum 14 hari, PHDI Bali sudah membawa laporan ke PHDI Pusat pada 30 Juli. Dan sampai hari ini pun kami masih bekerja, menampung aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan pejabat penting di Bali, dan menghasilkan progres sangat signifikan. Misalnya, setelah mendengar paparan Asintel Kejati Bali dari aspek hukum, dan pandangan lainnya,’’ kata Rudia.

Diantara langkah PHDI Bali itu adalah, minta ISKCON menghentikan semua kegiatan diluar ashram dan Pura-pura Hindu di Bali, kemudian saat aspirasi makin kuat dan ada pelanggaran kesepakatan tahun 2001 oleh bhakta ISKCON, PHDI Bali menegaskan agar pengayoman PHDI Pusat dicabut, selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi Bali pada 5 Agustus 2020 untuk mempertegas beberapa hal yang diwacanakan. Diantaranya status SK Kejagung No. 107/1984 yang selalu dijadikan alasan untuk mendesak PHDI membubarkan HK.

Karenanya, selain menyayangkan, Arka juga mengimbau krama tidak memberi masukan dengan hujatan, caci maki, maupun menghujat Sulinggih. Caci maki tidak bisa berkontribusi untuk membangun dan membenahi apa yang mereka tuding keliru.

Tokoh desa adat lainnya juga menyayangkan ujaran kebencian dan caci maki ke PHDI, dengan kata-kata yang kasar dan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Apalagi memaksakan tuntutan, memita PHDI membubarkan HK, melarang bhakta HK melakukan kegiatan spiritual sampai di ashramnya sekalipun, sesuatu yang berada diluar kewenangan lembaga seperti PHDI.

‘’Kami di Bangli, Majelis Desa Adat dengan PHDI Bangli, sudah sepakat kasus Hare Krisna ini diserahkan ke PHDI Pusat. Di Bali sudah dibentuk Tim Komunikasi, Mediasi dan Advokasi, yang hasilnya juga sudah dilaporkan ke Pusat. Di Bali jangan lagi kita saling serang mempolemikkan HK. Berikan masukan bagaimana caranya untuk membubarkan. Kalau mau membina, berikan masukan yang baik. Itu yang diperlukan PHDI Pusat, selain aksi-aksi damai yang diwarnai atraksi seni budaya,’’ kata Ketut Kayana, Ketua MDA Kabupaten Bangli. MDA Kabupaten/Kota se-Bali, bersama PHDI Kabupaten, sudah satu persepsi bahwa polemik Hare Krisna merupakan porsi PHDI Pusat untuk memutuskan. Jadi, setelah laporan disampaikan, PHDI Pusat diharap segera memberi atensi.

PHDI Bali sendiri sudah melakukan beberapa langkah. Tanggal 22 Juli 2020, PHDI Bali minta HK menghentikan semua aktivitas spiritual di ruang publik, di lapangan, pantai, jalan umum, termasuk di pura-pura Hindu di Bali. Tanggal 24 Juli 2020, ISKCON International di Bali membuat pernyataan, seuai arahan PHDI Bali tanggal 22 Juli, untuk tidak melakukan kegiatan diluar ashram.
Namun, tekanan para penolak tidak berhenti. Mereka menuntut HK dibubarkan dan dilarang penuh melakukan kegiatan, termasuk di dalam ashram.

MDA-PHDI Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Klungkung, sepakat mengimbau umat Hindu dan krama Bali tidak ikut menekan untuk pembubaran HK, karena masalah ini sudah ditangani PHDI Bali dan akan diputuskan PHDI Pusat.

PHDI Bali, melalui surat tanggal 1 Agustus 2020, juga meminta pengayoman PHDI Pusat untuk Hare Krisna dicabut, dan dilarang melakukan kegiatan spiritual di ruang publik. Selanjutnya, MDA Bali membuat usulan pencabutan pengayoman PHDI pada tanggal 3 Agustus 2020, melarang HK menggunakan fasilitas milik desa adat untuk kegiatan spiritual HK.

‘’Sesuai dengan kewenangan dan kompetensi lembaga, kami di PHDI dengan MDA bahu membahu dalam penyelesaian polemik HK ini, jangan dikesankan ada perbedaan apalagi berseberangan,’’ kata Made Arka.

Langkah lain dari PHDI Bali, tanggal 5 Agustus melakukan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali, Polda Bali, Pangdam IX Udayana, Pemrov Bali diwakili Disbud dan Disdikpora, Kanwil Agama Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi, BIN Daerah Bali, dan lain-lain. Asiten Kejati Bali, Zuhandi, SH, MH membeberkan bahwa untuk eksekusi termsuk pembubaran ormas termasuk Hare Krisna, Kejati Bali tidak punya kewenangan, tetapi sepenuhnya merupakan kewenangan pusat melalui mekanisme yang diatur dalam UU tentang Ormas. Akan halnya status organisasi ISKCON yang memiliki kelengkapan legal termasuk di Kementerian Hukum dan HAM, memang secara formal adalah sah.

Menurut informasi, Kejaksaan Tinggi sudah mengumpulkan informasi dan keterangan dari beberapa pihak yang terkait dengan polemik Hare Krisna tersebut, untuk dikirim ke Kejaksaan Agung nantinya.
‘’Kita berharap, karena sudah ditangani Kejati Bali, umat Hindu bisa menahan diri dan menunggu proses yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Bali ini,’’ imbuh Gede Rudia.*BWN-03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: