Pastikan Program KBS Jalan Terus, Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker dengan Diskes dan RSD Mangusada

RAPAT-Rapat kerja Komisi IV DPRD Badung dengan Sejumlah OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKAD, Bappeda serta pihak BPJS.

Mangupura, baliwakenews.com

Untuk memastikan program Krama Badung Sehat (KBS) jalan terus, Komisi IV DPRD Badung yang dikomando Made Sumerta, Kamis (7/1/2021) menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, RSD Mangusada, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda serta BPKAD.

Raker tersebut juga dihadiri anggota Komisi IV lainnya seperti Nyoman Gede Wiradana, Luh Putu Gede Rara Hita Sukmadewi, Luh Putu Sekarini, dan Made Suwardana. Dari pihak OPD hadir Kadiskes Nyoman Gunarta, Direktur RS Mangusada, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, wakil dari Bappeda, Sekretaris BPKAD Dewa Joni Astabrata, serta Kepala BPJS Cabang Denpasar.

Salah satu yang dibahas adalah keberlanjutan KBS di tengah pandemi covid-19 saat ini. KBS merupakan jaminan kesehatan bagi krama Badung untuk meng-cover 17 item atau kasus penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan seperti pemasangan ring jantung, ketergantungan obat maupun alkohol, sunat tanpa kaitan medis dan sebagainya. Program ini berjalan dengan baik hingga tahun 2020 yang lalu.

Namun sejak memasuki 2021, anggaran untuk KBS yang sudah disiapkan Pemkab Badung tidak bisa masuk karena terbentur sistem administrasi (SPID) JKN sesuai ketentuan Permendagri. Karena itu, pihaknya khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung untuk kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS Kesehatan tak bisa dilayani. Untuk inilah, Komisi IV DPRD Badung meminta penjelasan kepada sejumlah OPD.

Kadis Kesehatan Badung Nyoman Gunarta tak menampik hal tersebut. Karena terbentur sistem atau administrasi permendagri, dia khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung akan terganggu, termasuk kerja sama dengan delapan rumah sakit yang sudah berjalan selama ini yang melayani kesehatan krama Badung.

Walau begitu, Gunarta menyatakan sudah melakukan pendekatan ke Kemendagri agar anggaran KBS tetap bisa terposting sehingga layanan kesehatan masyarakat tak terganggu. “Komunikasi sudah terjalin dan saat ini kami masih menunggu jawaban pihak Kemendagri,” ujar Gunarta.

Hal sama dikemukakan Direktur RSD Mangusada dr. Ketut Japa. Menurutnya, administrasi penganggaran ini memang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Walau begitu, pihaknya memastikan RSD Mangusada tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada krama Badung. “Kami pastikan semeton Badung tetap dilayani dengan baik. Tak ada alasan untuk menolak. Untuk tujuan ini, kami meningkatkan efisiensi. Untuk layanan yang tak ditanggung BPJS, RSD Mangusada siap membantu sehingga tak ada pasien yang telantar,” ujar Japa meyakinkan.

Walau begitu, dalam masa transisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta meminta Dinas Kesehatan dan RSD Mangusada melakukan komunikasi intens dengan masyarakat Badung terkait kendala postingan anggaran untuk KBS ini. Yang perlu dilakukan adalah pada masa transisi ini, masyarakat akan dilayani di RSD Mangusada untuk kasus-kasus penyakit yang tak di-cover BPJS Kesehatan.

Tanpa komunikasi ini, Sumerta yang juga Bendesa Adat Pecatu tersebut khawatir masyarakat akan ribut. Sebab sebelumnya bisa dilayani di mana saja, sekarang tidak. “Jangan sampai masyarakat ribut karena persoalan ini,” ujarnya.

Pada kesmepatan itu, Sumerta juga menyoroti belum semua warga Badung ter-cover BPJS Kesehatan. Saat ini masih ada sekitar 2,22 persen atau 11.000 lebih warga yang belum masuk BPJS Kesehatan.

Untuk itu, Sumerta pun menugaskan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Capil melacak warga yang belum masuk BPJS Kesehatan. “Cari datanya segera sehingga semua krama Badung ter-cover layanan kesehatan ini,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Kuta Selatan tersebut.

Terkait dengan Badung wajib melakukan PSBB atau PKM, Sumerta mengakui salah satunya disebabkan tingkat hunian pasien covid mencapai di atas 98 persen. Angka ini tentu saja jauh di atas rata-rata nasional. Karena itu, pihaknya akan mengawal segera rampungnya pembangunan RSD Mangusada untuk Blok E, F dan G. Jika gedung ini bisa rampung tentu saja, fasilitas rawat inap untuk pasien covid dipastikan bertambah dan tingkat hunian pun jadi menurun. BWN-05

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: