Kendalikan Covid-19, Sugawa Korry : Pemerintah Harus Ciptakan Kedisplinan

Kendalikan Covid-19, Sugawa Korry : Pemerintah Harus Ciptakan Kedisplinan

Denpasar, baliwakenews.com
Pengendalian kasus Covid-19 di Bali tidak dapat hanya dipusatkan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat akan terbentuk apabila Pemerintah Provinsi Bali dapat membangun kedisplinan, terutama kedisiplinan para Pekerja Migran Indonesia dalam mengikuti karantina. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah I Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry. Ini dia sampaikan di sela penyaluran 100 ribu masker kepada DPD tingkat kabupaten/kota, Minggu (3/5).

PDAM

“Pemerintah harus hadir menciptakan itu (kedisplinan). Masyarakat kan belum terbiasa, pertama mereka (peserta karantina) begitu lama berpisah dengan masyarakat. Apalagi di masyarakat (desa adat) itu kental sistem kekerabatan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan ini (fasilitas),” terangnya diwawancarai di Kantor DPD Golkar Provinsi Bali, Jl. Surapati, Desa Dangin Puri, Denpasar. Kata dia, untuk mengatasi Covid-19, maka sumber harus dikendalikan.

“Kalau ingin mengatasi Covid-19, atasi sumber masalah. Sumbernya adalah imported case dari PMI. 85 persen diakibatkan PMI. Para PMI adalah saudara kita, yang harus dihargai. Tapi mereka harus mereka diperhatikan dikarantina sehingga tidak memunculkan tramisi lokal,” sambungnya. Sugawa Korry mengatakan pihaknya telah menyampaikan pandangan ini kepada Gubernur Bali, melalui Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewa Made Indra.

Unwar

Selain memastikan seluruh PMI menjalani karantina, segala aspek pendukung seperti kelayakan tempat karantina dan pengawasan para PMI, wajib dipenuhi pemerintah. “Karantina ini dengan cara menghargai posisi mereka. Karantina lah di hotel, dijaga dengan baik oleh Polisi,” ujarnya. Dengan kelayakan tempat dan pengawasan, kata dia, maka akan terbangun kedisiplinan dalam menjalani karantina. Maka, ia memandang bahwa disiplin ini harus diciptakan pemerintah.

Pihaknya juga telah memberi masukan kepada Gubernur soal kalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk mengarantina para PMI yang diprediksi berjumlah 20.000. “Kalau itu (biaya) dibagi dengan kabupaten/kota, tidak berat. Dengan demikian, mereka (PMI) sudah terisolasi,” imbuhnya. Berkorelasi dengan upaya tersebut, pihaknya melihat bahwa peran Satgas Gotong Royong yang dikomandoi desa adat cukup strategis, sehingga harus mendapat dukungan yang optimal. BW-06

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: