Atisipasi Virus Corona, Bali Belum Perlu Lakukan PSBB

Press Conference Intruksi Terpadu bersama Kapolda, Pangdam dan Ketua PHDI dengan unsur Muspida seluruh Bali melalui vidio conference menyikapi perkembangan dan langkah pencegahan virus corona.

Denpasar, baliwakenews.com

PDAM

Gubernur Bali Wayan Koster belum akan menerapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Bali. Pasalnya penyebaran virus corona di Bali belum terjadi secara masif, khususnya antar sesama masyarakat lokal.

“Melihat perkembangan saat ini, kebijakan PSBB belum perlu dilakukan,” kata Koster dalam Press Conference Intruksi Terpadu bersama Kapolda, Pangdam dan Ketua PHDI dengan unsur Muspida seluruh Bali melalui vidio conference menyikapi perkembangan dan langkah pencegahan virus corona, Senin (20/4/2020).

Unwar

Koster mengatakan, penerapan PSBB berdasarkan peraturan pemerintah dengan melihat perkembangan jumlah kasus kumulatif di setiap wilayah yang terdampak. “Saya ulangi, belum ada rencana diterapkan PSBB. Sebab penyerbaran antar masyarakat local relatif kecil, dengan jumlah kasus positif sebanyak 25 orang,” ujarnya saat didampingi Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Pangdam Udayana Mayjen TNI Beny Susiannto dan Ketua PHDI Gusti Ngurah Sudiana.

Dilanjutkannya, hingga Minggu (19/4/2020) lalu, total kumulatif di Bali menjadi 135 orang. Jumlahnya bertambah menjadi 4 dari kasus sebelumnya. “Empat tambahan baru memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri,” ujarnya.

Sementara pasien yang sembuh sebanyak 38 orang. Diantaranya, 34 WNI dan 4 WNA. Sedangkan yang meninggal masih tetap 3 orang, 1 WNI dan 2 WNA. Sementara jumlah pasien yang dalam perawatan, sebanyak 94 orang yang tersebar di 11 rumah sakit rujukan di Bali. “25 orang pasien yang merupakan transmisi local. Sedangkan sisanya adalah PMI atau ABK yang pulang dari luar negeri,” imbuh Koster.

Dibandingkan daerah lain, sambung Gubernur, jumlah kasus per-harinya juga belum menunjukan peningkatan yang signifikan. Yakni 1 hingga 3 kasus. “Berdasarkan perhitungan, di Bali masih belum memenuhi syarat sesuai peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 tentang penerapan PSBB. Tapi kami akan akan terus ikuti perkembangan ke depan untuk menyingkapi kasus ini bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” tegasnya.

Sementara Irjen Golose menambahkan, Polda Bali bersama Panglima TNI mendukung kebijakan pak gubernur. Berdasarkan data kumulatif kasus di Bali diketahui penyebaran virus corona paling tinggi dari PMI. Meski demikian, tidak boleh ada penolakan terhadap PMI. “Kami mengerti kekhawatiran masyarakat yang takut tertular. Namun para PMI itu saat datang telah menjalani pemeriksaan medis, dikarantina dan setelah sampai di rumah kembali dilakukan isolasi mandiri selama 2 minggu,” bebernya.

Jika terjadi penolakan atau tindakan melanggar hukum dari masyarakat terhadap PMI maka pihaknya akan menegakan hukum. “Tapi kami terlebih dahulu melakukan pendekatan dan persesuasif sebelum mengambil tindakan tegas,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Mayjen Benny Susiannto, selain kemungkinan tidak termonitoringnya kehadiran PMI, masyarakat luar yang masuk melalui pelabuhan atau terminal-terminal sangat berpotensi menjadi penyebra virus corona di Bali. “Lokasi tersebut sulit dimonitor. Dan kami juga mendapatkan informasi awam dari pelabuhan terkait masyarakat luar yang masuk Bali. Kami tidak menolak kedatangan mereka, tapi mengobati dan memutus penyebaran corona,” tegasnya. BW-03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: